Showing posts with label sejarah. Show all posts
Showing posts with label sejarah. Show all posts

Friday, August 5

Narkoba dan Penegagakan Hukuman Mati




Image result for hukuman mati narkoba
Dalam beberapa tahun belakangan ini, issu yang mencuat di beberapa media elektronik, maupun cetak mengenai eksekusi mati 10 terpidana hukuman mati dalam kasus pengedaran narkoba, dari 10 terpidana hukuman mati hanya 4 orang yang telah di eksekusi mati tersemasuk salah satunya adalah fredy budiman. Hukuman mati ini di publikasikan di media-media sehingga respon publik pun bermunculan dengan berbagai komentar tentang adaya hukuman mati yang berlaku di indonesia yang terkena kasus narkoba, dan kasus teroris.
Bagikan Ki Bro:

Monday, September 21

Bisnis Perang: Solusi Kapitalisme untuk Perdamaian Dunia


war-is-business
 
Tidak ada istilah yang paling tepat untuk menjelaskan kecenderungan kapitalisme global saat ini kecuali penjajahan kembali (rekolonialisasi). Dengan sisa-sisa resesi yang masih berlanjut-sebagai akibat akut krisis kelebihan kapasitas produksi dan tingkat penumpukkan modal di atas kertas dan gelembung modal (financial bubble)-maka tidak ada jalan lain bagi kapitalisme global kecuali mengalihkan semua poros perampasan kerjanya ke dalam penguasaan langsung. Mengambil alih langsung semua aset-aset ekonomi dunia ketiga, lengkap dengan pemerintahannya.

Jalan neoliberal tidak cukup ampuh menyelamatkan mereka dari krisis, reformasi-reformasi ekonomi politik bernuansa pasar di negeri-negeri dunia ketiga tidak lagi cukup untuk membiayai mesin-mesin ekonomi yang haus sumber daya alam, dan kompetisi antar imperialis yang haus perluasan pasar. Tidak. Tidak cukup. Negeri terbelakang harus diambil alih. Cakar-cakar imperialis harus kukuh menancap di negeri terbelakang agar tubuh mereka, negara-negara imperialis itu, yang sudah penuh kanker perjuangan kelas tidak terlalu cepat runtuh diterpa badai krisis yang akan terus datang bergelombang.

Sepanjang tahun 2002, berulang-ulang mereka menggombal, mencoba menghibur diri bahwa perekonomian akan membaik. Ternyata hanya cukup dua kuartals (kuartal II dan III tahun 2002) jari-jari mereka kembali mengetuk-ngetuk meja presentasi dengan gelisah sambil kening bersimbah peluh. Ketidakyakinan meluas di mana-mana. Sebagian dari mereka yang tadinya mengusung neoliberalisme kembali berani mengusung Keynesianisme. Sebut saja Joseph Stiglitz dan kawan-kawannya. Bagaimana tidak, sudah satu tahun resesi dinyatakan berlalu, tetapi angka penggunaan kapasitas produksi AS tidak kunjung beranjak keluar dari kisaran 75%. Bukankah neoliberalisme memperluas pasar? Kalau pasar diperluas, maka penggunaan kapasitas produksi akan mencapai angka maksimumnya?

Tetapi angka real ekspor AS dari tahun 2000 sampai sekarang terus menurun dari US$ 75 milyar sampai US$ 62 milyar. Karena ekspornya menurun, maka tidak ada alasan lagi untuk membeli mesin-mesin canggih, sehingga angka pemesanan barang-barang teknologi tidak bisa melebihi US$ 28 milyar selama tiga tahun dan terus menurun. Bandingkan dengan puncaknya pada tahun 2000 yang mencapai US$ 44 milyar. Akibatnya sudah pasti, kaum buruh di dunia pertama dikorbankan (kali ini bersamaan dengan kamerad mereka di dunia ketiga). Antara tahun 2001 sampai Februari 2003 sudah sekitar 2 juta buruh menganggur. Dan dengan fakta mengenai ter PHKnya 75.000 pekerja Wall Street, membuktikan bahwa overkapasitas bukan hanya menjangkiti sektor real.

Karena itu mereka membutuhkan sebuah “poros pertumbuhan baru”, yang akan menjamin berjalannya ekspansi pasar di masa mendatang. Ini kemudian yang menempatkan posisi imperialis, terutama AS, sebagai kekuatan yang tak terbandingkan oleh kelompok kapitalis manapun. Dalam hal ini, persoalan minyak menjadi salah satu tumpuan mereka. Lihatlah bagaimana persaingan diplomatik AS-Inggris melawan Perancis-Jerman-Rusia, tak lama sebelum invasi ke Irak dimulai dalam rangka memperebutkan suara Dewan Keamanan PBB.

Laporan yang dibuat Deutsche Bank dengan judul “Bagdad Bazaar: Big Oil in Iraq?”, memperlihatkan bahwa hasil dari proposal yang dibuat Perancis-berupa kontrak-kontrak minyak yang diberikan Saddam dalam tiga tahun terakhir kepada perusahaan-perusahaan minyak Perancis, Rusia, dan Cina-akan segera diwujudkan. Sedangkan jika proposal AS yang disepakati Dewan Keamanan PBB, maka perusahaan-perusahaan AS-lah yang akan mendapatkan keuntungan. Terutama pada pembukaan ladang-ladang baru di Padang Hijau (ChevronTexaco dan ExxonMobil dapat menjadi kontraktor manajemen cadangan minyak) ataupun perbaikan infrastruktur untuk mengembalikan kapasitas produksi Irak. Halliburton, misalnya, sewaktu di bawah kepemimpinan Dick Cheney (sekarang Wapres AS) mendapatkan keuntungan dari rehabilitasi fasilitas minyak Irak yang sebelumnya dihancurkan oleh serangan AS, yang juga melibatkan Cheney sebagai salah satu perencana.

Wilayah Irak merupakan wilayah konsentrasi minyak kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi, dengan cadangan minyak yang telah diukur mencapai 110 milyar barel (Arab Saudi mencapai lebih dari 250 milyar barel). Bahkan, eksplorasi lebih lanjut diperkirakan akan menemukan cadangan minyak hingga lebih dari 200 milyar barel. Sementara negara-negara imperialis dan non-OPEC sebagian besar memiliki cadangan minyak sekitar 50 milyar barel. Karenanya wilayah ini menjadi fokus perhatian kepentingan imperialis, dalam konteks bahwa minyak adalah komoditas yang menggerakkan mesin-mesin kapitalisme global.

Pertama, kapitalisme global benar-benar bergantung kepada minyak, baik sebagai sumber energi maupun sumber kapital. Minyak adalah sumber energi yang masih dominan dalam masyarakat kapitalis, dan perdagangan minyak menyediakan sumber kapital untuk memperbesar kekuasaan oligarki finans.

Kedua, jaminan keamanan bagi kelangsungan hidup kapitalisme sangat bergantung kepada kepastian pasokan dan harga minyak yang menguntungkan negara dunia pertama. Harga minyak yang mahal ataupun aliran pasokan minyak yang terganggu jelas akan mendorong krisis semakin dalam.

Ketiga, penguasaan yang lebih besar atas pasokan minyak akan jauh melemahkan posisi negeri-negeri dunia ketiga, terutama jika perlawanan rakyatnya terhadap neoliberalisme melahirkan pemerintahan-pemerintahan yang berpihak kepada rakyat miskin (seperti Chavez, Castro, dan Lula dalam batasan tertentu).

Selanjutnya, selain kebutuhan mengamankan (baca: merampas) suplai minyak tersebut, tatanan imperial dunia yang saat ini terjadi juga berada dalam krisis. Desakan negara-negara imperialis terhadap negara-negara dunia ketiga untuk menjalankan kebijakan-kebijakan neoliberal telah melahirkan ketidakstabilan sosial politik di berbagai belahan dunia. Baik reaksi maupun perlawanan progresif telah mempersempit keleluasaan rejim-rejim kapitalis dunia ketiga. Gelombang-gelombang aksi massa anti globalisasi meningkat, bahkan terutama di negara-negara kapitalis induk.

Bentuk lain dari krisis sosial politik ini adalah runtuhnya rejim-rejim di Afrika dan Asia Tengah, yang kemudian melahirkan pemerintahan-pemerintahan semi-bandit ataupun ultra reaksioner. Rejim-rejim ini justru menyulitkan perluasan pasar, bahkan melahirkan ancaman baru terhadap kelancaran proses perampokkan melalui mekanisme pasar bebas. Munculnya Farah Aideed di Somalia dan Taliban di Afghanistan, jelaslah bukan gambar indah neoliberalisme yang diimpikan oleh Barat.

Perluasan usaha pertambangan mineral di Afrika, melahirkan konflik-konflik berdarah yang diwarnai pembantaian massal atas suku tertentu, ataupun seperti saat ini, percampuran konflik antar agama dengan antar negara di Afrika Barat (Guinea, Sierra Leone, Liberia, dan Pantai Gading) yang telah menyingkirkan ratusan ribu pengungsi. Di Indonesia, tersingkirnya faksi-faksi kapitalis domestik dalam persaingan nasional, melahirkan konflik-konflik SARA berdarah, ketika mereka berupaya mendapatkan tanah dan sumber daya alam di beberapa daerah (misalnya, Ambon, Poso, dan Sambas).

Agresivitas imperialis AS ini juga berlanjut dengan upaya-upaya untuk menyelamatkan kredibilitas sistem kapitalisme yang diusung. Negara-negara yang terang-terangan menolak masuknya pengaruh AS, terutama yang memang lahir dari pemberontakkan terhadap dominasi AS (Kuba, Libya, Korea Utara), menjadi sasaran serangan berikutnya. Bukan hanya pencaplokan langsung, tetapi kapitalisme juga membutuhkan simbol-simbol kemenangan ideologis. Negara-negara tersebut, kecuali Korea Utara, memberikan sistem alternatif terhadap kapitalisme-neoliberalisme, meski jauh dari sempurna. Tujuan dari langkah ini adalah mematahkan perlawanan yang tumbuh di dalam negeri, yang kini mulai berani menawarkan alternatif terhadap pemerintahan kapitalis yang berkuasa.

Militerisme AS: Angkatan Perang Canggih demi Ambisi Imperial

Dalam perang kali ini untuk pertama kalinya manusia sedunia dapat menyaksikan jalannya pertempuran secara langsung melalui televisi. Laju gerak merangsek pasukan-pasukan ‘kolonial’ menghantam posisi-posisi pertahanan para patriot Irak. Monster-monster yang sering membuat banyak orang terpana, menunjukkan kemampuan mereka. Tank-tank M1A2 Abrams dan M2A3 Bradley bergerak dengan dukungan helikopter serbu AH-64 Apache dan pesawat anti-tank A-10 Thunderbot II. Sementara kita juga melihat begitu lengkapnya peralatan yang dibawa setiap prajurit Koalisi “Mereka Yang Berkemauan”, baik Inggris ataupun AS. Patriot-patriot Irak yang terpaksa diposisikan melindungi Saddam sang Tiran-bekas agen AS itu, jelas-jelas hanya bergantung kepada kemujuran peluru-peluru senapan AK-47 yang mereka miliki. Benar-benar sebuah pertempuran yang tak seimbang; meski sesekali monster-monster itu sanggup dijatuhkan oleh seorang petani, atau seorang prajurit biasa.

Dalam epos imperialisme abad 20, ketika kapital finans melalui negara-negara adidaya dan lembaga-lembaga internasional yang mereka ciptakan menguasai manusia (kelas pekerja) dan sumber daya alam untuk menjadi sumber akumulasi kapital, pembangunan senjata menjadi begitu intensif, malampaui corak-corak produksi yang telah ada sebelumnya. Perlombaan senjata (proliferasi) tidak lagi sebatas ambisi individu-individu penguasa, melainkan sudah menjadi fondasi bertahannya sebuah ekonomi negara kapitalis maju (imperialis). Kekuatan militer menjadi faktor yang jelas-jelas dapat memaksa pemerintahan-pemerintahan negara kapitalis terbelakang untuk tunduk kepada negara kapitalis maju. Apalagi militerisme ini disebarluaskan kepada petinggi-petinggi militer negara dunia ketiga, terutama di saat-saat memuncaknya Perang Dingin.

Siapa yang tidak tahu, bahwa banyak jenderal-jenderal TNI dididik di West Point (AS), atau bahwa jenderal-jenderal negara persemakmuran dididik di Sandhurst (Inggris). Tanpa perlu mendatangkan Armada ke 7 AS di Pasifik ke Indonesia, jenderal-jenderal TNI itu sudah pasti akan bergidik ketakutan, dan dengan oportunisnya serta-merta menjadi agen imperialis AS.

Militerisme imperialis AS ini dapat dilihat dari struktur angkatan perang dan jenis senjata yang mereka pakai dan kembangkan. Sebelum penyusunan kekuatan menjelang serangan ke Irak saja, sudah tercatat sekitar 60.000 serdadu ada di 100 negara. Angkatan Perang AS meliputi 40% dari pembiayaan angkatan perang di seluruh dunia. Sebanding dengan jumlah seluruh biaya angkatan perang 8 negara urutan di bawahnya. Bahkan, Angkatan Perang AS telah membagi dunia menjadi 5 teritorial komando, Komando Utara, Komando Selatan, Komando Eropa, Komando Tengah, dan Komando Pasifik. Dalam laporan deploymen kekuatan yang diterbitkan oleh www.globasecurity.org, sangat jelas terlihat bagaimana kapal-kapal perang AS berpatroli “mengamankan” negeri-negeri yang akan, atau dalam proses dirampok oleh mereka.

Grup-grup tempur AS yang terdiri dari kapal induk dan belasan kapal perang permukaan serta kapal selam, dengan pesawat-pesawat tempur yang mereka bawa, pada esensinya tidak berbeda dengan kapal-kapal ekspedisi militer yang dipakai negara-negara imperialis kuno seperti Inggris pada abad 18-19. Tugasnya sangat jelas, mengamankan akses kepentingan AS atas suatu negeri, dan tentunya mendikte negara manapun yang menentang kepentingan AS. Dalam Quadrennial Defense Report Review 2001, laporan rencana kebijakan militer AS yang dibuat oleh Donald Rumsfeld, sangat jelas menyatakan bahwa salah satu sasaran kerja Departemen Pertahanan AS adalah bagaimana “mengirimkan dan mempertahankan kekuatan AS di lingkungan anti akses (AS) dan penolakan wilayah, serta mengalahkan ancaman-ancaman anti akses dan penolakan wilayah.”

Jika dalam masa Perang Dingin AS mengggunakan pertahanan gertak (deterrence) dengan persenjataan nuklir, maka kini imperial AS menggunakan serangan militer mendahului ancaman (preemptive strike), seperti yang ditegaskan George W. Bush. Kalangan moralis mungkin akan mengajukan tuduhan bahwa Bush sudah kurang waras dan membahayakan tatanan global. Jelas tidak, ini bukan karena ketidakwarasan Bush ataupun sebatas arogansi AS sebagaimana yang dituduhkan banyak pihak. Ini adalah suatu pilihan yang logis bagi sebuah negara imperialis.

Dominasi AS di Amerika Latin, secara militer dan terang-terangan, telah dilakukan jauh sebelum Perang Dunia I. Begitu konsolidasi kapitalisme dalam negerinya dituntaskan melalui Perang Saudara (1861-1865), kapitalisme AS segera memperluas pasarnya, baik melalui penguasaan teritorial dengan agresi maupun dengan membuka paksa pasar-pasar negeri-negeri jauh. Armada Angkatan Laut dan Angkatan Darat AS telah berada di pantai utara Afrika, Filipina, Kepulauan Karibia, dan Cina. Militer AS juga sangat sering terlibat dalam upaya penindasan gerakan-gerakan rakyat miskin, jauh sebelum Perang Dunia I terjadi.

Namun berbeda dengan awal masa imperialisme, pencaplokkan yang saat ini terjadi bukan hanya menitikberatkan pengambilalihan sumber daya alam untuk menyokong pertumbuhan industri kapitalis. Pencaplokkan langsung tersebut adalah upaya menyelesaikan krisis kelebihan kapasitas dan akumulasi kapital yang menjadi tidak produktif. Melalui pembacaan yang mendalam akan terjelaskan mengapa jalan perang diambil pada titik-titik yang penting, sambil menjaga keutuhan hubungan penghisapan internasional yang sudah menguasai kapital finans.

Perluasan yang dilakukan kapital finans jelas adalah sumber kekacauan sosial ekonomi politik, melalui program-program penyesuaian struktural (SAP) maupun melalui pembelian aset-aset sumber daya alam, seperti yang terjadi di Afrika. Tidaklah mengherankan dalam paper Globalization and US Navy Forces (Henry Gaffney, Jr.), terdapat sebuah bagan geopolitik yang menjelaskan hubungan dari negara-negara di dunia terhadap globalisasi, yang dengan jelas menggambarkan daerah-daerah yang mengalami kehancuran sosial ekonomi politik; yang meski kaya akan sumber daya alam akan tetapi dibiarkan pemerintahan-pemerintahan semi-bandit-yang merupakan kepanjangan tangan perusahaan-perusahaan multinasional-terus mengacau. Namun, paper tersebut juga mengajukan sebuah peta geopolitik sehubungan dengan sebuah konsep yang disebut “negara-negara yang gagal”, “daerah tak berfungsi”, yang dianggap sebagai sumber “ketidakstabilan”.

Di tengah krisis kapitalisme yang dalam dan ketidakstabilan sosial-ekonomi-politik menjelang keruntuhan kapitalisme seperti saat inilah, sebuah kekuatan militer imperial dikembangkan kembali untuk mendukung perang-perang kolonial ( yang mereka sebut “Perang Melawan Teror”). Kebijakan militerisme ini, jelas bukanlah yang pertama kalinya. Karena hal itu dapat terlihat beberapa pengulangan, sebagai bukti kebuntuan kapitalisme, peran dari kecenderungan ini.

Pertama, sangat jelas sebagai kekuatan pemaksa dan pencaplokan aset kesejahteraan rakyat dunia ketiga.
Kedua, adanya Perang “Melawan Teror” juga menyediakan pembenaran untuk mengkonsentrasikan kapital ke tangan faksi-faksi kapital yang menumpuk kekayaan dari industri berat, senjata, dan dirgantara, yang kini menjadi bagian dari pemerintahan George Bush.

Ketiga, situasi perang juga memberikan alasan perampasan yang lebih besar dari pendapatan masyarakat, melalui pemotongan subsidi kesehatan, pendidikan, peningkatan pajak, dan lain sebagainya, untuk dialihkan ke sektor-sektor pembelanjaan negara yang memungkinkan perluasan modal, seperti proyek-proyek “kemanusiaan” paska perang (contohnya di Afghanistan, Balkan, dan Irak), belanja militer ataupun proyek-proyek luar angkasa/dirgantara.

Kita dapat melihat, desakan perang juga diperlihatkan dengan anggaran belanja militer yang terus meningkat (tahun 2003 sebesar USD 396 milyar dan saat tahun 2007 sebesar USD 470 milyar). Jumlah kontrak proyek militer yang besar dan hanya dikuasai oleh lima perusahaan, sampai kepada mempersenjatai tentara kolonialnya untuk bertempur di kota-kota besar. Termasuk untuk menghadapi ancaman “klas-klas sosial yang berbahaya” di kota-kota induk kapitalisme global.

Dalam beberapa tahun belakangan, aspek dominasi militer juga telah memasuki ruang luar angkasa, di mana AS telah menghidupkan beberapa proyek “Perang Bintang”nya. Dalam Dokumen Vision 2020 yang disusun USAF dan juga Quadrennial Report 2001, sangat terlihat bagaimana ambisi imperial AS akan terpenuhi setelah adanya penempatan senjata-senjata strategis di luar angkasa. Sebelum peristiwa 11 September, AS telah menguji sistem anti rudal balistiknya (National Missile Defense, NMD) yang akan menghabiskan dana USD 50 milyar dalam tujuh tahun sejak 2001.

Inilah kesimpulannya; bahwa ketika kapitalisme mengalami stagnasi, ketika secara obyektif, satu-satunya syarat kemajuan aspek-aspek kehidupan manusia hanyalah terciptanya hubungan-hubungan sosial/relasi klas yang baru (bukan kapitalistik), maka dengan jelas kita melihat brutalitas militerisme menjadi jawaban mereka.

Setelah Perang, Rekolonialisasi

Kota Bagdad kini telah jatuh. Sementara negara Republik Irak sudah tidak jelas wujudnya dengan kaburnya para elit politik yang sebelumnya memerintah. Kini, terjadi kembali perdebatan antar negara-negara imperialis atas dua isu: pembangunan kembali Irak paska perang dan pemerintahan sementara. Kembali, kita melihat PBB yang sebelumnya “mengecam” serangan militer AS, sekarang menuntut hak untuk mendirikan pemerintahan transisi di Irak, dan sebagai elemen utama pembangunan kembali Irak.

AS sendiri sudah memiliki organisasi pemerintahan sementara yang akan berada di bawah Komandan Koalisi Jenderal Tommy Franks dan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld. Organisasi ini bernama Kantor Bantuan Kemanusiaan dan Rekonstruksi (Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance-ORHA) yang akan dipimpin Jenderal Jay Garner, bekas salah satu pimpinan pasukan sekutu pada perang Teluk tahun 1991. ORHA bahkan sudah didirikan jauh-jauh hari sebelum Bagdad jatuh.

Dengan situasi demikian, kita dapat kembali melihat sifat dasar dari PBB, yang tidak lebih dari lembaga yang mencoba “menertibkan” negara-negara yang baru merdeka agar tidak keluar dari rel nilai-nilai kapitalisme, dan kemudian menjadi alat “pasifikasi” negara-negara imperialis. Misi-misi perdamaian yang dilakukannya hanya sebatas menyapu sampah-sampah akibat pertempuran jarak jauh (proxy wars) antar imperialis sendiri, ataupun antara imperialis dengan negara dunia ketiga.

Selama 12 tahun krisis Irak, sangatlah terlihat bagaimana negara-negara imperialis dengan semena-mena menghukum rakyat Irak (embargo) atas dosa yang dilakukan Saddam Hussein. Lebih parah lagi, PBB dijadikan alat pemerasan terhadap rakyat Irak dengan Program Minyak untuk Pangan, di mana 2 juta barel minyak per hari dirampas sebagai imbalan dibukanya embargo pangan oleh PBB. Organisasi ini bahkan menggunakan 1/3 dana hasil penjualan-paksa tersebut untuk membiayai operasional PBB di Irak, termasuk inspeksi senjata. Kita juga dapat melihat bahwa tanpa restu PBB sekalipun, tindakan AS-Inggris-Australia sudah dapat dianggap sah oleh PBB karena telah didasari oleh Resolusi 1441 PBB.

Belajar Dari Irak, Belajar Dari Vietnam

Tak lebih dari tiga minggu, akhirnya Bagdad jatuh ke tangan pasukan koalisi. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan kaum patriotik Irak dan pendukung Saddam tidak berarti, di tengah-tengah keraguan dan keputusasaan massa rakyat Irak. Kesetiaan prajurit-prajurit Irak dengan mudahnya terhempas oleh kekuatan pasukan koalisi yang super lengkap. Apalagi jika kita melihat pengalaman mereka Perang Teluk 1991, ketika Saddam memerintahkan perwira-perwira dan arsenal persenjataan terbaiknya untuk segera meninggalkan medan pertempuran, meninggalkan ratusan ribu prajurit biasa dihadapan taring pembantaian pasukan Sekutu. Sangat jelas terlihat begitu banyaknya omong kosong yang dikeluarkan para purnawirawan TNI yang menjadi “pengamat” militer tentang jebakan perang kota di Bagdad.

Jatuhnya Bagdad juga mengejutkan dunia ketika muncul aksi-aksi penjarahan yang dilakukan oleh warga Irak sendiri, terutama terhadap kantor-kantor pemerintahan, perwakilan negara asing, dan pemukiman kalangan elit pemerintahan Saddam yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Kondisi putus asa akibat embargo 12 tahun, di bawah kediktatoran yang memang menindas dan merampok rakyatnya adalah sumber dari kekacauan yang kini terjadi.

Apa yang terjadi di Irak jelas sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di Vietnam tiga dekade silam. Perjuangan rakyat Vietnam untuk mengusir AS dari tanah air mereka jelas menghadapi kondisi yang jauh lebih ekstrim. Pasukan AS menghancur leburkan kota-kota Vietnam Utara, dan bertahun-tahun melakukan represi dan membangun benteng-benteng pertahanan di desa-desa. Namun kegigihan dan keuletan rakyat Vietnam pada akhirnya berhasil “menggulung” pasukan AS.

Kesetiaan rakyat Vietnam jelaslah bukan karena kultus individu terhadap figur Ho Chi Minh, bukan juga karena represi yang dilakukan pemerintahnya, tetapi karena keyakinan atas harapan-harapan kemerdekaan, harapan-harapan atas masa depan program-program kerakyatan yang sedari awal dijalankan oleh pemerintah Vietnam Utara. Kegigihan dan keuletan itulah yang mendapatkan simpati dari rakyat AS.

Simpati yang kemudian menjadi gerakan menolak perang dan mendorong situasi pergolakan massa di dalam negeri, sehingga memaksa pemerintahan Nixon berunding dengan pemerintah Vietnam Utara. Inilah yang tidak bisa diperoleh Saddam, meskipun gerakan menolak perang sudah cukup kuat di dalam negeri AS. Saddam lah yang bertanggung jawab atas ketidaksetiaan rakyatnya, Saddam lah yang mematikan demokrasi di Irak.

Hal yang kedua yang bisa ditarik dari pengalaman Vietnam dan Irak adalah bahwa kemenangan sesungguhnya dari perlawanan menghadapi perang imperialisme bukanlah sebatas kemenangan militer di negeri-negeri yang mengalami serangan, tetapi adalah bagaimana memenangkan solidaritas rakyat pekerja di negeri-negeri imperialis. Tindakan-tindakan politis mereka di pusat imperialis lah yang jauh lebih menentukan, dan tepat di jantung dari monster besar yang mengancam nyawa rakyat miskin dunia ketiga.

Perang Vietnam terhenti akibat meluasnya gerakan anti-perang yang mendorong terjadinya situasi revolusioner di sebagian besar negeri di dunia. Begitu juga perang kolonial di Aljazair terhenti karena desakkan revolusioner di dalam negeri Perancis. Di tengah menguatnya gerakan anti-imperialisme saat ini, seruan-seruan aksi internasional haruslah terus-menerus disambut, untuk memberikan konteks dan arahan pada gerakan perlawanan terhadap rejim neoliberal.

Ketiga, sebagai suatu perspektif perlawanan global terhadap kekejian kapitalisme, tidak sedikitpun kita dapat membiarkan keleluasaan politik yang dialami rejim-rejim neoliberal di negeri-negeri dunia ketiga. Merekalah yang sebenarnya merupakan ujung tombak lainnya dari imperialisme. Kemunafikan rejim di Indonesia harus terus-menerus disebarluaskan agar rakyat mengerti siapa sebenarnya elit politik yang berkuasa di lembaga-lembaga negara.

Justru kekuatan dan ancaman imperialisme yang sedang dalam krisis akan semakin melemah jika rakyat miskin mengambil alih kekuasaan politik dan menghentikan program-program neoliberal. Dibandingkan hanya mengajukan isu boikot produk AS, atau lebih parah lagi, Jihad, menanamkan kepada rakyat perspektif perlawanan global terhadap imperialis dengan menghancurkan kaki-kaki mereka di dunia ketiga akan lebih berarti.[]
 


belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Friday, January 2

Soekarno: “Jangan Dengarkan Asing..!!”

Inilah kenapa dulu bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling ditakuti Amerika Serikat
“Jangan Dengarkan Asing..!!”

Itulah yang diucapkan Bung Karno di tahun 1957 saat ia mulai melakukan aksi atas politik kedaulatan modal. Aksi kedaulatan modal adalah sebuah bentuk politik baru yang ditawarkan Sukarno sebagai alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati, sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia co-operasi, “Elu ada, gue ada” kata Bung Karno saat berpidato dengan dialek betawi di depan para mahasiswa sepulangnya dari Amerika Serikat.

Pada tahun 1957, perlombaan pengaruh kekuasaan meningkat antara Sovjet Uni dan Amerika Serikat, Sovjet Uni sudah berani masuk ke Asia pasca meninggalnya Stalin, sementara Mao sudah ambil ancang-ancang untuk menguasai seluruh wilayah perbatasan Sovjet Uni dengan RRC di utara Peking. Bung Karno sudah menebak Amerika Serikat dan Sovjet Uni pasti akan rebutan Asia Tenggara. “Dulu Jepang ngebom Pearl Harbour itu tujuannya untuk menguasai Tarakan, untuk menguasai sumber-sumber minyak, jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan politiek, tapi soal bagaimana menjadiken manusia yang didalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya” kata Bung Karno saat menerima beberapa pembantunya sesaat setelah pengunduran Hatta menjadi Wakil Presiden RI tahun 1956. Saat itu Indonesia merobek-robek perjanjian KMB didorong oleh kelompok Murba, Bung Karno berani menuntut pada dunia Internasional untuk mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia “Kalau Belanda mau perang, kita jawab dengan perang” teriak Bung Karno saat memerintahkan Subandrio untuk melobi beberapa negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat.

“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang” Ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan energi sebagai puncak kedaulatan bangsa Indonesia, pada peresmian pembelian kapal tanker oleh Ibnu Sutowo sekitar tahun 1960, Bung Karno berkata “Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak, heee….joullie (kalian =bahasa belanda) tau siapa yang punya minyak paling banyak, siapa yang punya penduduk paling banyak…inilah bangsa Indonesia, Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptaken pasar-pasar dimana orang Indonesia menciptaken kemakmurannya sendiri”.

Jelas langkah Sukarno tak disukai Amerika Serikat, tapi Moskow cenderung setuju pada Sukarno, ketimbang harus perang di Asia Tenggara dengan Amerika Serikat, Moskow memutuskan bersekutu dengan Sukarno, tapi perpecahan Moskow dengan Peking bikin bingung Sukarno. Akhirnya Sukarno memutuskan maju terus tampa Moskow, tampa Peking untuk berhadapan dengan kolonialis barat.

Di tahun 1960, Sukarno bikin gempar perusahaan minyak asing, dia panggil Djuanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak “Kamu tau, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak” urai Sukarno di depan Djuanda.

Lalu tak lama kemudian Djuanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Sukarno. Surat itu kemudian dikenal UU No. 44/tahun 1960. isi dari UU itu amat luar biasa dan memukul MNC (Multi National Corporation). “Seluruh Minyak dan Gas Alam dilakukan negara atau perusahaan negara”. Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Sukarno, Sukarno jadi sasaran pembunuhan dan orang yang paling diincar bunuh nomor satu di Asia. Tapi Sukarno tak gentar, di sebuah pertemuan para Jenderal-Jenderalnya Sukarno berkata “Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing, jangan dengarken asing, jangan mau dicekoki Keynes, Indonesia untuk bangsa Indonesia”. Ketika laporan intelijen melapori bahwa Sukarno tidak disukai atas UU No. 44 tahun 1960 itu Sukarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke Istana. Mereka takut pada ancaman Sukarno. Dan diam ketakutan.

Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang lagi ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai “Let Alone Agreement” yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, ditangan Sukarno perjanjian itu diubah agar ada celah bila asing macam-macam dan tidak memberiken kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia maka perusahaannya dinasionalisasikan. Para boss perusahaan minyak itu meminta Sukarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Sukarno “Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing. UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia” mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang, sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komando-nya lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu Sukarno berkata dengan suara keras :”Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir, kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara..!” waktu itu ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia, Sukarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina. Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling, Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dollar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina.
Bung Karno tidak berhenti begitu saja, ia juga menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat, Sukarno tau apabila Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia, di barat Indonesia punya lumbung minyak yang berada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sementara di Irian Barat ada gas dan emas.

Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia. Hitung-hitungan Sukarno di tahun 1975 akan terjadi booming minyak dunia, di tahun itulah Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Asia , maka obesesi terbesar Sukarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di dalam struktur modal nasional. Modal Nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia, di kalangan penggede saat itu struktur modal itu diberi kode namanya sebagai ‘Dana Revolusi Sukarno”. Kelak empat puluh tahun kemudian banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura menggunakan struktur modal nasional dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebuah struktur modal nasional yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing, salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat.

Sukarno sangat perhatian dengan seluruh tambang minyak di Indonesia, di satu sudut Istana samping perpustakaannya ia memiliki maket khusus yang menggambarkan posisi perusahaan minyak Indonesia, suatu hari saat Bung Karno kedatangan Brigjen Sumitro, yang disuruh Letjen Yani untuk menggantikan Brigjen Hario Ketjik menjadi Panglima Kalimantan Timur, Sukarno sedang berada di ruang khusus itu, lalu ia keluar menemui Sumitro yang diantar Yani untuk sarapan dengan Bung Karno, saat sarapan dengan roti cane dengan madu dan beberapa obat untuk penyakit ginjal dan diabetesnya, Sukarno berkata singkat pada Sumitro : “Generaal Sumitro saya titip rafinerij (rafineij = tambang dalam bahasa Belanda) di Kalimantan, kamu jaga baik-baik” begitu perhatiannya Sukarno pada politik minyak.

Kelabakan dengan keberhasilan Sukarno menguasai Irian Barat, Inggris memprovokasi Sukarno untuk main di Asia Tenggara dan memancing Sukarno agar ia dituduh sebagai negara agresor dengan mengakuisisi Kalimantan. Mainan lama ini kemudian juga dilakukan dengan memancing Saddam Hussein untuk mengakuisisi Kuwait sehingga melegitimasi penyerbuan pasukan Internasional ke Baghdad. Sukarno panas dengan tingkah laku Malaysia, negara kecil yang tak tau malu untuk dijadikan alat kolonialisme, namun Sukarno juga terpancing karena bagaimanapun armada tempur Indonesia yang diborong lewat agenda perang Irian Barat menganggur. Sukarno ingin mengetest Malaysia.

Tapi sial bagi Sukarno, ia justru digebuk Jenderalnya sendiri. Sukarno akhirnya masuk perangkap Gestapu 1965, ia disiksa dan kemudian mati mengenaskan, Sukarno adalah seorang pemimpi, yang ingin menjadikan bangsanya kaya raya itu dibunuh oleh konspirasi. Dan sepeninggal Sukarno bangsa ini sepenuhnya diambil alih oleh modal asing, tak ada lagi kedaulatannya dan tak ada lagi kehormatannya.

Sukarno menciptakan landasan politik kepemilikan modal minyak, inilah yang harus diperjuangkan oleh generasi muda Indonesia, kalian harus berdaulat dalam modal, bangsa yang berdaulat dalam modal adalah bangsa yang berdaulat dalam ekonomi dan kebudayaannya, ia menciptakan masyarakat yang tumbuh dengan cara yang sehat.

Bung Karno tidak hanya mengeluh dan berpidato didepan publik tentang ketakutannya seperti SBY, tapi ia menantang, ia menumbuhkan keberanian pada setiap orang Indonesia, ia menumbuhkan kesadaran bahwa manusia Indonesia berhak atas kedaulatan energinya. Andai Indonesia berdaulat energinya, Pertamina menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia dan menjadi perusahaan modal yang mengakusisi banyak perusahaan di dunia maka minyak Indonesia tak akan semahal sekarang, rakyat yang dicekik terus menerus.
Pada Bung Karno, hendaknya jalannya sejarah Indonesia harus dikembalikan.
Dikutip dari: ANTON DH NUGRAHANTO
Dicopas dari : Warkop Militer

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Monday, December 15

Film Dokumenter Senyap ''The Look of Silence''


Senyap (bahasa Inggris''The Look of Silence'') adalah film dokumenter kedua karya sutradara Amerika Serikat Joshua Oppenheimer dengan tema sentral pembantaian massal 1965 setelah film Jagal.[1] Jika film Jagal menyoroti sisi pelaku pembantaian, maka film kedua ini lebih menyoroti sisi penyintas dan keluarga korban. Senyap memfilmkan perjalanan satu keluarga penyintas untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana anak mereka dibunuh dan siapa yang membunuhnya. Adik bungsu korban bertekad untuk memecah belenggu kesenyapan dan ketakutan yang menyelimuti kehidupan para korban, dan kemudian mendatangi mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan kakaknya--sesuatu yang tak terbayangkan ketika para pembunuh masih berkuasa.




Pengambilan gambar dilakukan di Sumatera Utara bersamaan dengan pembuatan Jagal. Sebagian besar gambar diambil antara2010 sampai 2012. Pemutaran perdana internasional diselenggarakan di Venice International Film Festival pada bulan Agustus 2014, sekaligus berkompetisi memperebutkan Golden Lion. Pemutaran perdana dan peluncuran film Senyap di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Dewan Kesenian Jakarta pada 10 November 2011 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

pemutaran film ini banyak dilaksanakan oleh kalangan aktivis pro demokrasi untuk mempropagandakan kekejaman orde baru dalam keterlibatannya atas pembantaian massal pada tahun 1965. film dokumenter ini memenangkan banyak penghargaan seperti perhargaan dari Busan Internasional Film Festival dengan kategori Busan Cinephile Award, pada tanggal 11 oktober 2014, kedua penghargaan dari CPH.DOX dengan kategori DOX.AWARD 14 november 2014, Danver Film Festival pada tahun yang sama 2014, dan pada tahun yang sama juga berhasil dimenangkan dari Venice International Film Festival dengan kategori Grand Jury Prize, FIPRESCI Award, Mouse d'Oro Award, Fedeora Award, Human Rights Nights Award. semoga dengan adanya film ini dapat membuka mata hati jutaan rakyat indonesia yang secara terorganisir telah dibutakan oleh sejarah kelam orde baru. dan membantu keluarga korban yang sampai sekarang masih di diskriminasi dari kehidupannya. mereka adalah warga negara, mereka adalah pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa ini, mereka adalah cahanya yang telah digelapkan oleh rezim orde baru samapai rezim serakarang. mudah-mudahan setelah melihat film ini kita dapat bangkit melawan segala bentuk diskriminasi, dan penindasan atas hak-hak hidup kita yang telah mereka rebut. filmnya bisa kita lihat  disini 

sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Senyap

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Saturday, August 16

Merdeka-kah kita? Renungan HUT RI ke 69


Hari ini, seluruh wilayah yang menyatakan sikap berbangsa dan bertanah air satu, tanah air Indonesia memperingati Hari Ulang tahun ke 69 atau Memperingati hari kemerdekaan Negara republik Indonesia dari penjajahan Negara lain. Setiap tahunnya kita memperingati kemerdekaan ini dengan memasang umbul-umbul merah putih di setiap rumah. Ada berbagai macam partisipasi rakyat Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan ini seperti, membuat petandingan, mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, bahkan sampai pada mengikuti upacara kemerdekaan yang diagendakan di daerahnya.
Bagikan Ki Bro:

Tuesday, December 17

"Begini Cara Kami hancurkan Soekarno"

tulisan ini diambil dari forum viva news 
Kantor Luar Negeri Inggris menggunakan “trik kotor” dalam ‘membantu menggulingkan Presiden Indonesia Soekarno, pada tahun 1966. Selama 30 tahun, setengah juta orang telah tewas.

Pada musim gugur 1965, Norman Reddaway (George Frank Norman Reddaway) seorang yang terpelajar dengan karir yang bagus di Kantor Luar Negeri Inggris, mendapat brifing untuk suatu misi khusus. Duta Besar Inggris untuk Indonesia saat itu, Sir Andrew Gilchrist, baru saja mengunjungi London untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas Luar Negeri, Joe Garner.

Diskusi itu mengenai Operasi Rahasia (Covert Operations) untuk melemahkan Sukarno, Presiden Indonesia yang merepotkan dan berpikiran mandiri, ternyata tidak berjalan dengan baik. Lalu, Garner dibujuk untuk mengirim Reddaway, pakar propaganda FO, untuk Indonesia.

Quote:
Tugasnya:

“Untuk mengambil hati anti-Sukarno dalam “Operasi Propaganda” yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris dan Dinas Rahasia M16. Garner memberikan Reddaway £100.000 poundsterling tunai “untuk melakukan apapun yang saya bisa lakukan untuk menyingkirkan Sukarno”, katanya.
Kemudian Reddaway bergabung dengan “sebuah tim yang terdiri dari kelompok campuran” dari Kementerian Luar Negeri Inggris, M16, Departemen Luar Negeri dan CIA di Timur Jauh (Asia Timur), semua berjuang untuk menggulingkan Sukarno dalam difus dan cara-cara licik.

Selama enam bulan ke depan, ia dan rekan-rekannya akan menjalankan misi menjauhkan dan meretakkan teman dan kerabat yang bersekutu di rezim Sukarno, merusak reputasinya dan membantu musuh-musuhnya di militer.


Pada bulan Maret 1966 basis kekuatan Sukarno mulai compang-camping dan ia dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Jenderal Suharto, sebagai panglima militer, yang sudah menjalankan kampanye dengan pembunuhan massal terhadap dugaan komunisme.

Menurut Reddaway, penggulingan Sukarno adalah salah satu “kudeta dan misi paling sukses” yang dilakukan oleh Kantor Luar Negeri Inggris yang telah mereka dirahasiakan sampai sekarang.

Intervensi Inggris di Indonesia, disamping operasi CIA yang “gratis”, menunjukkan seberapa jauh Kementerian Luar Negeri siap untuk melakukan operasi rahasianya dalam mencampuri urusan negara lain selama Perang Dingin.

britain secret propaganda warIndonesia sangat penting baik secara ekonomi dan strategis. Pada tahun 1952, AS mencatat bahwa jika Indonesia jauh dari pengaruh Barat, maka negara tetangganya seperti Malaya mungkin akan mengikuti, dan mengakibatkan hilangnya “sumber utama dunia karet alam, timah dan produsen minyak serta komoditas lainnya yang sangat strategis dan penting”.

Ketika terjadi penjajahan oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua di Indonesia, yang bagi orang Indonesia bahwa ini adalah sebuah periode lain yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial, telah direvitalisasi gerakan nasionalis yang setelah perang, menyatakan kemerdekaan dan berkuasanya Republik Indonesia.

Ahmad Sukarno menjadi presiden pertama Indonesia. Kekhawatiran Barat tentang rezim Sukarno tumbuh karena kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada puncaknya beranggotakan lebih dari 10 juta, ini adalah partai komunis terbesar di luar negara komunis (non-komunis) di dunia.

Kekhawatiran dunia barat tidak dapat disembuhkan oleh kebijakan internal dan eksternal Sukarno, termasuk nasionalisasi aset Dunia Barat dan peran pemerintah untuk PKI.

Pada era awal Sukarno di tahun 60-an, masa ini telah menjadi duri besar bagi Inggris dan Amerika. Mereka percaya ada bahaya nyata bahwa Indonesia akan jatuh ke komunis. Untuk menyeimbangkan kekuatan ketentaraan yang tumbuh, Sukarno menyelaraskan dirinya lebih dekat dengan PKI.


Indikasi pertama dari ketertarikan Inggris dalam menghilangkan Sukarno muncul dalam sebuah memorandum CIA dari tahun 1962. Perdana Menteri Macmillan dan Presiden Kennedy setuju untuk “melikuidasi Presiden Sukarno, tergantung pada situasi dan kesempatan yang tersedia”.

Permusuhan terhadap Sukarno diintensifkan oleh keberatan Indonesia atas keberadaan “Federasi Malaysia”. Sukarno mengeluhkan proyek ini sebagai “plot neo-kolonial” yang menunjukkan bahwa Federasi adalah proyek Barat untuk mengekspansi tanah raja-raja Malon dengan cara mencomot wilayah pulau Kalimantan dan penerusan pengaruh Inggris di wilayah tersebut.

Tercatat dalam sejarah sebelum terjadi penjajahan di wilayah Asia Tenggara oleh Inggris, Belanda, Portugis dan negara imrelialis lainnya, Nusantara jauh lebih besar. Kini terkotak-kotak dan terpisah sesuai dengan “bagi-bagi kue” diantara negara imperialis tersebut.


Peta Indonesia Raya, termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Timor Leste

Niat Sukarno ingin menyatukan kembali raja-raja yang dulunya bersatu padum kembali berjaya dalam Republik Indonesia Raya (Greater Indonesia) atau Melayu Raya

Pada tahun 1963 keberatan Sukarno mengkristal dalam kebijakan tentang “Konfrontasi Indonesia-Malon” yaitu sebuah kebijaksanaan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pihak Malon yang dianggap pro-imperialis, dan segera ditambah dengan intervensi militer tingkat rendah oleh Indonesia.

Sebuah perang perbatasan yang berlarut-larut dimulai sepanjang 700 mil di perbatasan antara Indonesia dan Malon di pulau Kalimantan dan pihak Malon sempat kewalahan, lalu pihak mereka akhirnya dibantu oleh Inggris dan juga dibantu Australia.


Sukarno tak rela, saudara-saudara mereka (suku Dayak dan suku lainnya di Kalimantan) yang tinggal di satu pulau, ternyata dibagi menjadi dua bagian, mereka sejatinya adalah satu, satu saudara, dan tak boleh dipisahkan.

Dan sebenarnya memang begitulah yang terbaik bagi mereka untuk menjadi satu, namun karena ada “tangan Inggris” di sana pada saat menjajah, maka pulau yang terdiri dari para raja-raja Kalimantan tersebut justru dibagi menjadi dua bagian.


Kalimantan dibagi-bagi, dan pembagian daerah jajahan ini dilakukan oleh negara imperialis setelah menguasai Kalimantan.

Dua bagian itu adalah utara dan selatan, yang bagian utara menjadi Kalimantan Utara (bekas jajahan Inggris dan menjadi negara caplokan boneka Malon, karena di dukung Inggris) dan wilayah Kalimantan Selatan (bekas jajahan Belanda dan tetap menjadi Indonesia).

Jadi secara otomatis mental para raja-raja Malon adalah memang bukan pejuang dan merupakan kaki-tangan Imperialis Inggris sejak dulu hingga kini.

Menurut sumber-sumber Kementerian Luar Negeri Inggris, keputusan untuk menyingkirkan Sukarno telah diambil oleh pemerintah Konservatif Macmillan dan dilakukan selama pemerintahan partai buruh oleh Wilson pada tahun 1964.

Kementerian Luar Negeri Inggris telah bekerja sama dengan rekan-rekan Amerika mereka pada sebuah “rencana untuk menggulingkan Sukarno” yang masih bergolak.

Maka dibuatlah sebuah operasi rahasia dan strategi “perang psikologis” yang menghasut, berbasis di Phoenix Park, di Singapura, markas Inggris di kawasan itu.


Tim intelijen M16 Inggris melakukan hubungan dekat secara terus-menerus dengan elemen kunci dalam ketentaraan Indonesia melalui Kedutaan Besar Inggris.
Salah satunya adalah Ali Murtopo, kemudian kepala intelijen Jenderal Suharto, dan petugas M16 juga secara terus-menerus melakukan perjalanan bolak-balik antara Singapura dan Jakarta.

Ali Murtopo berperan besar dalam melakukan modernisasi intelejen Indonesia. Ia terlibat dalam operasi-operasi intelejen dengan nama Operasi Khusus (Opsus) yang terutama ditujukan untuk memberangus lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto.

Pada tahun 1968, Ali menggagas peleburan partai-partai politik, yang saat itu sangat banyak jumlahnya, menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan.

Hal ini kemudian terwujud pada tahun 1973 sewaktu semua partai melebur menjadi tiga partai: Golkar, PPP (penggabungan partai-partai berbasis Islam), dan PDI (penggabungan partai-partai berbasis nasionalis).

Pada tahun 1971, bersama Soedjono Hoemardhani, asisten pribadi Soeharto, ia merintis pendirian CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang merupakan lembaga penelitian kebijakan pemerintahan.

Pada tahun 1972, ia menerbitkan tulisan “Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun” yang selanjutnya diterima MPR sebagai strategi pembangunan jangka panjang (PJP).

Dengan adanya rencana ini, berarti pemerintahan baru Indonesia dibawah Suharto adalah sebuah rezim terencana, yang telah merencanakan kepemimpinan selama 25 tahun ke depan!

Informasi Departemen Riset Kantor Luar Negeri Inggris (The Foreign Office’s Information Research Department atau IRD) juga bekerja dari Phoenix Park, Singapura guna memperkuat kerja intelijen M16 dan ahli perang “psikologis militer”.

IRD didirikan oleh pemerintah Partai Buruh di Inggris pada tahun 1948 untuk melakukan “perang propaganda anti-komunis” melawan Soviet.

Tetapi dengan cepat justru IRD menjadi andalan dalam berbagai operasi gerakan anti-kemerdekaan dalam usaha penurunan kolonial dan imperialisme oleh Kerajaan Inggris (British Empire) oleh negara-negara yang sedang dijajah, termasuk di utara pulau Kalimantan yang masih dipertahankan oleh Inggris melalui Malaysia, hingga kini.

Pada tahun 60-an, IRD memiliki staf di London sekitar 400 orang dan staf informasi yang berada di seluruh dunia guna mempengaruhi liputan media yang menguntungkan pihak Inggris.

Menurut Roland Challis, koresponden BBC pada saat di Singapura, wartawan terbuka bagi manipulasi IRD, karena ironisnya kebijakan Sukarno sendiri:

“Dengan cara yang aneh dan tetap menjaga keberadaan media dari luar negeri di Indonesia, Sukarno justru membuat mereka manjadi korban dari media resmi luar negeri tersebut karena hampir satu-satunya informasi penyadapan dan mata-mata yang bisa didapatkan adalah dari Duta Besar Inggris di Jakarta. “

Kesempatan untuk mengisolasi Sukarno dan PKI datang pada bulan Oktober 1965 ketika dugaan percobaan kudeta oleh PKI adalah “dalih dari tentara” untuk menggulingkan Sukarno dan membasmi PKI.

Siapa sebenarnya yang menghasut kudeta, dan untuk tujuan apa, tetap menjadi spekulasi. Namun, dalam beberapa hari kudeta itu telah dilakukan lalu terjadi kehancuran, dan pihak tentara dengan tegas telah mengendalikan situasi.

Kemudian Suharto menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI berada di balik kudeta, dan mulai menekan mereka.


Quote:
Setelah kudeta yang dirancang oleh Inggris dengan memanfaatkan situasi telah berhasil, pada tanggal 5 Oktober 1966, Alec Adams, penasihat politik untuk Commander-in-Chief, Wilayah Timur Jauh, menyarankan Departemen Luar Negeri:

“Kita harus tak ragu-ragu untuk melakukan apa yang kami bisa lakukan secara diam-diam untuk menghitamkan PKI di mata tentara dan orang-orang Indonesia.”

Kementerian Luar Negeri Inggris setuju dan menyarankan “tema propaganda yang cocok” seperti kekejaman PKI dan intervensi Cina.

Salah satu tujuan utama yang dikejar oleh IRD adalah membuat opini tentang ancaman yang ditimbulkan oleh PKI dan “komunis Cina”. Laporan surat kabar Inggris terus menekankan bahaya yang akan dilakukan PKI.


Merujuk pada pengalaman mereka di Malaya di tahun 50-an, Inggris menekankan sifat Cina dari ancaman komunis. Roland Challis mengatakan:

“Salah satu hal yang lebih sukses yang ingin dilakukan Barat ke para politisi non-komunis di Indonesia adalah untuk mentransfer seluruh ide komunisme ke minoritas Tionghoa di Indonesia. Ternyata hal itu malah menguntungkan Inggris karena menjadi sebuah “rasis etnis”. Ini adalah masalah mengerikan yang telah dilakukan Inggris untuk menghasut orang Indonesia agar bangkit dan membantai orang Cina. “

Tapi keterlibatan Sukarno dengan PKI pada bulan-bulan setelah kudeta berdarah justru yang akhirnya menjadi kartu truf untuk Inggris. Menurut Reddaway:

“Pemimpin komunis, Aidit, melarikan diri alias buron dan Sukarno menjadi politikus, pergi ke depan istana dan mengatakan bahwa pemimpin komunis Aidit harus diburu dan diadili. Dari pintu samping istana, Sukarno selalu berurusan dengan Aidit setiap hari oleh seorang kurir. “


Sukarno dan Aidit

Informasi ini diungkapkan oleh intelijen sinyal GCHQ Inggris (the signal intelligence of Britain’s, GCHO).

Orang-orang Indonesia tidak memiliki teknologi tentang “rahasia mata-mata stasiun radio” dengan bermuka dua dipantau dan didengar oleh GCHQ, Inggris memiliki basis “penyadapan utama” di Hong Kong untuk menyiarkan peristiwa di Indonesia.

Mendiskreditkan Sukarno adalah penting bagi Inggris. Sukarno tetap menjadi pemimpin yang dihormati dan populer terhadap siapa Suharto yang tidak bisa bergerak secara terbuka, sampai kondisi benar-bener memungkinkan untuk melakukan kudeta.

Rentetan konstan dengan cakupan internasional yang buruk dan posisi politik jungkir balik Sukarno, secara fatal telah merusak dirinya.


Soeharto dilantik menjadi pengendali negara setelah Sukarno mengeluarkan Supersemar.

Pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno dipaksa untuk menandatangani surat atas pengambil-alih kekuasaan kepada Jenderal Suharto yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966.

Sekarang, hal ini dianggap terkait erat dengan usaha kudeta dan masalah PKI, Sukarno telah didiskreditkan ke titik dimana tentara merasa mampu bertindak. PKI telah dieliminasi sebagai kekuatan yang signifikan dan kediktatoran militer pro-Barat yang mapan.

Hal itu dilakukan tidak lama sebelum Suharto dengan diam-diam mengakhiri kebijakan yang akhirnya tidak aktif dalam Konfrontasi Indonesia dengan Malon yang mengakibatkan peningkatan sangat cepat dalam hubungan Anglo-Indonesia yang terus menghangat hingga hari ini.


belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:

Thursday, October 3

G30S/PKI dalam Tiga Versi Kisah Sejarah

Januari 1965 mendung menyelimuti Jakarta. Rakyat letih dan cemas. Isu kudeta mere-bak di tengah inflasi meroket. Bahan-bahan kebutuhan pokok lenyap di pasaran. Setiap hari rakyat harus sabar berdiri dalam antrean panjang untuk menukarkan kupon pemerintah deng-an minyak goring, gula, beras, tekstil, dan kebutuhan lainnya. Rupiah nyaris tidak ada nilai-nya . 
Bagikan Ki Bro:

Thursday, July 11

Empat Benda Tersisa Dari Tubuh Muhammad Saw



tulisan ini saya ambil dari salah satu media on line FBI (Forum Bebas Indonesia),; Muhammad SAW, nabi terakhir dalam Islam menjadi panutan bagi umat muslim sejagat sebab akhlaknya yang mulia. Muhammad juga menjadi tokoh paling penting dalam sejarah manusia namun tak satu pun mengetahui wajahnya
. Ini lantaran dia terlindungi dari pengkultusan dan persekutuan pada Tuhan jika pengikutnya mengenal rupa Muhammad.
Bagikan Ki Bro:

Friday, September 28

Nasionalisme dan Ilmu Sejarah: Pikiran dan Tindakan

tulisan di tulis oleh hidayat purnama,bisa dilihat di facebooknya hidayat purnama.
Nasionalisme menjadi isu penting akhir-akhir ini, sehingga muncul gerakan dalam seni dan budaya, serta ranah sosial dan politik. Maraknya gejala ini bisa dilihat dari beberapa film Indonesia yang mengangkat secara tersirat kebanggaan atas Indonesia Raya, sejak Ada Apa Dengan Cinta (AADC)
Bagikan Ki Bro:

Friday, September 21

KRITIK TERHADAP KARYA ROOSA TENTANG DALIH PEMBUNUHAN MASSAL

tulisan ini ditulis oleh hidayat purnama, atau kita bisa kunjungi langsung facebooknyahttps://www.facebook.com/notes/hidayat-purnama/kritik-terhadap-karya-roosa-tentang-dalih-pembunuhan-massal/10151014096891829Dengan dalihnya untuk tidak memberikan garis miring PKI atas singkatan G30S 1965, Roosa ingin menarik garis pemisah dengan narasi sejarah lainnya, namun dia tetap tak bisa menghindari sisi gelap dari momentum G30S 1965 yang menentukan garis pemisah dari dua rezim. Sisi gelap ini terkait dengan kekuasaan politik
Bagikan Ki Bro:

Sunday, September 16

Prof. John Roosa: Identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah 1965

Diposkan pada oleh

tulisan ini diambil dari situs indoprogres...,BULAN September, bisa dibilang sebagai bulan paling bersejarah dalam cerita Indonesia modern. Pada bulan ini, terjadi satu peristiwa yang menjadi penanda lahirnya sebuah rezim politik paling berdarah dan paling kuat dalam sejarah Indonesia modern, rezim Orde Baru.
Bagikan Ki Bro:

Friday, September 14

Akar History dan Posisi Intelektual Indonesia


sebelumnya tulisan ini ada tulisan hidayat purnama dan bisa kita lihat di FBnya hidayat purnama.  
Ilmuwan Indonesia secara historis berasal dari kelas feodal dalam beberapa tingkatannya, karena yang boleh mendapatkan pendidikan modern dari Belanda adalah generasi dari kelas feodal ini. Tahap awal dari revolusi anti kolonialisme di masyarakat Indonesia dipimpin
Bagikan Ki Bro:

Thursday, December 8

NAZISME



Nazi, atau secara resmi Nasional Sosialisme (Jerman: Nationalsozialismus), merujuk pada sebuah ideologi totalitarian Partai Nazi (Partai Pekerja Nasional-Sosialis Jerman, Jerman: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP) di bawah kepemimpinan Adolf Hitler.
Bagikan Ki Bro:

FASISME



MUSSOLINI DAN HITLER, PENGANUT FASISME

Fasisme (/ fæʃɪzəm /) adalah, gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. Mereka menganjurkan pembentukan partai tunggal negara totaliter yang berusaha mobilisasi massa suatu bangsa dan terciptanya "manusia baru" yang ideal untuk membentuk suatu elit pemerintahan melalui indoktrinasi, pendidikan fisik, dan eugenika kebijakan keluarga termasuk. Fasis percaya bahwa bangsa memerlukan kepemimpinan yang kuat, identitas kolektif tunggal, dan
Bagikan Ki Bro:

Monday, May 30

Peristiwa G30S 1965: mengapa dan bagaimana



Diangkat dari Bulletin Problem Filsafat, berkala Komunitas Marx STFDriyarkara; No.9/Tahun I/Mei 2011, hlm. 43-49.
Peristiwa G30S 1965:
mengapa dan bagaimana

(renungan pribadi)

Peristiwa ’65 juga dikenal sebagai Peristiwa G30S. Ketika peristiwa yang sama ini disebut sebagai ‘Peristiwa G30S/PKI’, dengan embel-embel ‘PKI’, atau lebih seram lagi sebagai ‘Gestapu PKI’,  ia seketika telah berubah – lebih tepat sengaja diubah – menjadi sekeping azimat sakti bersisi dua bagi rezim Orde Baru.
Pada satu sisi Peristiwa ‘Gestapu PKI’ ini merupakan sebuah mitos keramat bangsa Indonesia, yang sengaja dibangun untuk menopang berdirinya Orde Baru, dan sekaligus memberi keabsahan terhadap rezim itu. Karena itu mitos ini tidak bisa dan tidak boleh ditawar-tawar, dikutak-katik dan ditafsir ulang oleh barangsiapa pun. Sebaliknya, dari saat ke saat, sepanjang satu generasi lebih, terus-menerus dijejalkan dan dimamah-biak.
Bagikan Ki Bro: