Showing posts with label Pembungkaman Demokrasi. Show all posts
Showing posts with label Pembungkaman Demokrasi. Show all posts

Monday, January 2

Kemajuan Teknologi Informasi dan Pembungkaman Demokrasi




Zaman sekarang semakin canggi, teknologi informasi siapa saja telah menjangkau, dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan sistem android yang bisa memuat banyak informasi-informasi, berinteraksi dengan orang-orang yang jauh bahkan sampai keluar negeri. Sejalan dengan
Bagikan Ki Bro:

Thursday, December 10

Pembungkaman Demokrasi Kampus Sejalan dengan Liberalisasi Pendidikan



Ideologi Neoliberalisme

Liberalisasi, sebagai sebuah proses, berasal dari istilah liberalisme. Liberalisme, sebagai sebuah ideologi, terdiri dari tiga nilai yang mendasar, yaitu Kehidupan, Kebebasan, dan Hak Milik (Life, Liberty, dan Property)[1]. Ketiga nilai menghasilkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ideologi kapitalisme yaitu: 

Pertama, kesempatan yang sama bagi setiap orang dalam segala bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Artinya bahwa persaiangan individu, sampai pada persaiangan pasar industri merupakan hal sebebas-bebasnya bisa dilakukan (kebebasan setiap individu), yang jadi persoalan, prinsip ini tidak berlaku pada semua klas masyarakat, dan hanya klas pemeilik modal (kapitalis) lah yang diuntungkan adanya ideologi ini untuk mempertahan klasnya dan membungkam hak-hak demokratik klas tak berpunya

Kedua, dalam idelogi liberalisme, Negara harus memenuhi kepentingan individu (klas pemilik modal), dan Negara tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak klas pemilik modal.

Ketiga, yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu, yang dimaksud disini adalah pemusatan kepentingan pada klas pemilik modal.

Keempat adalah, negara dijadikan sebagai alat, sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri, dengan anggapan bahwa rakyat pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, dan negara hanyalah sebagai penengah ketika usaha yang secara mandiri dilakukan kapitalis telah mengalami kegagalan, artinya bahwa negara dijadikan sebagai penaggung jawab ketika kapitalis mengalami krisis ekonomi.

Liberalisme dalam prakteknya, sesuai dengan empat prinsip liberalisme diatas bahwa liberalisme didasarkan pada kepentingan individu-individu, atau kebebasan individu, bukan didasarkan pada kepentingan bersama (kolektif). Jika liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu dan mendorong kepentingan individu atau yang biasa juga disebut sebagai demokrasi (politik) liberal dan ekonomi liberal, hal ini merupakan buah pikiran kapitalisme untuk meligitimasi kepentingan pemilik modal (kapital), dengan secara leluasa melancarakan akumulasi modal, ekspansi modal, dan ekplotasi manusia dan alam. Karena itu, globalisasi dan liberalisasi merupakan topeng dan bentuk kebijakan baru kapitalisme untuk menghisap dan menindas klas tidak berpunya (kaum miskin). Sistem kapitalisme-neoliberalisme, untuk bisa mengakumulasi modal, tentunya memerlukan manusia-manusia lain sebagai sasaran produksi barang komoditi, tenaga kerja, dll, maka proses kehidupan manusia dibawah kontrol kapitalisme-neoliberalisme.

Neo-liberalisme, pengelolaan ekonomi pasar dunia, untuk menjaga stabilitas ekonomi dibutuhkan campur tangan negara, namun, campur tangan negara dalam hal ini hanya pada penyesuaian kebijakan (otoritas negara) dalam bentuk perundang-undangan atas kepentingan pemilik modal, serta menjaga laju gerak modal bila suatu waktu mengalami krisis, dan apabila ada gerakan-gerakan rakyat yang melawan kebijakan neoliberalisme.

Sepanjang sejarah berlakunya sistem ekonomi liberal  dibawah sistem kapitalisme sampai pada neo-liberalisme menemukan gegagalan, menimbulkan perang antar negara (Perang Dunia I, Perang Dunia II), menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi, krisis yang tak terselesaikan. Penerapan neoliberalisme pertama kali di negara-negara amerika latin pada tahun-tahun 1980-an ketika kegagalan teori ekonomi John Maynard Keyness. kebijakan ekonomi kapitalisme kembali pada konsep ekonomi baru liberalisme (neo-liberalisme) ke beberapa negara-negara amerika latin seperti negara meksiko, nikaragua, chili, dll, bukan memperbaiki kehidupan rakyat amerika latin, malah bahkan lebih memperparah angka kesenjangan sosial, pengangguran, kelapran, buta huruf, konflik dan lain sebagainya.  

Indonesia, sejak pemerintah rezim Soeharto banyak melakukan kerja sama dengan kapitalisme global untuk melancarkan skema ekonomi neoliberal di indonesia, Kebijakan neoliberal, dimana salah satunya adalah skema SAP (Structural Adjusment Program)  atau Program Penyesuaian Struktural yang didiktekan IMF melalui LoI (Letter of Intents) kepada pemerintah Indonesia. Skema SAP tersebut secara garis besar adalah: Liberalisasi perdagangan, Privatisasi/swastanisasi BUMN, Penghapusan subsidi (BBM, listrik, kesehatan, telepon, dan lain- lain), restrukturisasi keuangan, dan liberalisasi pendidikan[2].     

Liberalisasi Pendidikan Tinggi

Liberalisasi dan komersialisasi pendidikan seakan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari pertumbuhan negara Indonesia akhir-akhir ini, dibuktikan dengan tingginya biaya untuk sekolah dan kuliah di perguruan tinggi yang melambung dan menjadikan belajar di Perguruan Tinggi bagi sebagian orang seolah seperti pungguk yang merindukan bulan.

Liberalisasi pendidikan tinggi yang dimotori beberapa organisasi kapitalis internasional seperti IMF, World Bank, dan juga adanya perjanjian pemerintah dengan WTO dalam General Agreement on Trade in Service (GATS) sejak tahun 1994. IMF, World Bank, dan WTO lahir dari Washington Consensus yang menelorkan 10 rekomendasi buat negara-negara berkembang terutama negara yang dilanda krisis ekonomi seperti indonesia. Dari sepuluh rekomendasi tersebut adalah: (1) perdagangan bebas, (2) libralisasi pasar modal, (3) nilai tukar mengambang, (4) angka bunga ditentukan pasar, (5) deregulasi pasar, (6), transfer aset dari sektor publik ke sektor swasta, (7) fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan sosial, (8) anggaran berimbang, (9) reformasi pajak, dan (10) perlindungan atas hak milik dan hak cipta[3]. Kehadiran UU PT juga tidak lepas dari keputusan pemerintah Indonesia menandatangani skema liberalisasi GATS tersebut. 

Untuk memuluskan jalannya liberalisasi atau pasar bebas, tentunya membutuhkan penyesuaian (Deregulasi) antara kepentingan pelaku pasar bebas (kapitalis), dengan regulasi Negara penyelenggaran pasar bebas maka, DPR RI sebagai perancang undang-undang, merancang Undang-undang Perdagangan seperti yang telah disahkan pada tanggal 11 Pebruari 2014 kemarin, hal ini sebagai bentuk legalisasi pelaksanaan pasar bebas dengan aman di indonesia. Aturan ini tentunya satu dari sekian banyak aturan yang dibuat pemerintah yang mengakomodasi kepentingan pasar yang hanya mengejar keuntungan atas modal, bukan kepentingan rakyat indonesia. 

Perjalanan liberalisasi pendidikan sudah sejak lama berlangsung dihitung sejak Indonesia tergabung sebagai anggota WTO. Sejak setelah indonesia bergabung sebagai anggota WTO, pemerintah indonesia melahirkan regulasi seperti UU No. 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi perjanjian WTO dan perjanjian-perjanjian multilateral yang sekarang dikenal sebagai UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dengan berlakunya UU tersebut ketentuan-ketentuan WTO yang mengatur perdagangan barang, jasa dan hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan (trade related intellectual property rights) harus dilaksanakan oleh negara meski telah melanggar konstitusi negara.  

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah indonesia dibawah kekuasaan rezim Jokowi-JK, membuktikan tekadnya untuk menjalankan liberalisasi sesuai keinginan kapitalis internasional untuk 12 sektor jasa termasuk di dalamnya adalah pendidikan tinggi dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Persiapan pemerintah indonesia dalam Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA) 2015, dari 12 sektor jasa unggulan pemerintah indonesia terintegrasi pada perdagangan barang dan jasa, investasi, serta pergerakan tenaga terampil. Dalam watak kapitalisme, liberalisasi mengarah pada eksploitasi dan ekspansi serta akumulasi modal dari berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor ekonomi tersier yang didalamnya terdapat sektor pendidikan, khsusnya pendidikan tinggi. Jadi, demi terciptanya masyarakat ekonomi Asean, pergerakan tenaga terampil yang terintegrasi dengan dunia usaha dan industri, adalah langkah untuk menjadikan klas pekerja sebagai barang komoditi yang murah, dan kompetitif dalam rekruitmen tenaga kerja.  

Liberalisasi pendidikan dapat di lihat dari tiga pasal yang mengatur tentang bidang jasa dalam UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MEA 2015, yakni pasal 4 ayat (2), pasal 20 dan pasal 21. Lingkup pengaturan bidang jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi 12 sektor yakni, jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, dan juga sektor-sektor jasa lainnya. 

Beberapa pakar pendidikan mengatakan bahwa, disamping Indonesia sebagai anggota WTO, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan pendidikan tinggi bermutu, dan keikutsertaan dalam perdagangan dunia merupakan hal yang harus dijalankan pemerintah indonesia. Perlu di ketahui bahwa memajukan ilmu pengetahuan, menuntut pendidikan tinggi bermutu dalam sistem kapitalisme-neoliberal adalah hal mustahil terjadi. Ingat, selama antek-antek kapitalis masih berkuasa di negeri manapun, kemajuan ilmu pengetahuan dan perbaikan pendidikan adalah hal yang tidak akan pernah terpenuhi, mengapa? Karena logika kapitalisme adalah bukan memajukan pengetahuan, melainkan mengejar profit (keuntungan) yang berwatak akumulatif, ekspansif, dan ekspolitatif. Kebijkan kapitalisme-neoliberal untuk mengusai hajat hidup rakyat indonesia, segala macam cara akan dilalui untuk mengintervensi negara dunia ketiga demi kepentingan akumulasi modal. Menguasai negara-negara berkembang seperti indonesia, baik penguasaan secara ekonomi, politik, sampai pada sektor pendidikan sebagai industri yang mereproduksi tenaga-tenaga kerja murah, dan penerus ideologi klas kapitalis.

Pemerintah indonesia begitu girang menjalankan mekanisme ekonomi pasar bebas yang di tawarkan lembaga-lembaga keuangan kapitalis seperti World Bank dan organisasi perdagangan dunia (WTO). Pada 17 April 2010, Bank Dunia  mengeluarkan sebuah dokumen berjudul Indonesia: Financing Higher Education. Dalam dokumen itu terlihat jelas bagaimana pendidikan tinggi dibiayai. Masalah pendidikan di Indonesia dilihat sebagai masalah publik yang kurang mengeluarkan uang untuk pendidikan tinggi. Jadi, masyarakat didorong untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk pendidikan tinggi yang dianggap sebagai barang tersier . Begitupun halnya dengan anggapan WTO yang menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokoknya (pendidikan) adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang tidak punya ketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan orang yang punya ketrampilan[4]. Jadi, adanya kerja sama antara pemerintah indonesia dan lembaga kapitalis ini seperti pada proses dokumen Bank Dunia dan juga WTO ini, berjalan beriringan dengan dimulainya proses sampai menjadi UU PT sekarang ini.

Tidak bosan-bosannya kita melontarkan kritikan atas dunia pendidikan kita hari ini, berbagai macam kritikan dari berbagai element pemerhati dari pada pendidikan tersebut, tidak pernah ada respon dari pihak pemerintah sebagai penanggung jawab atas pendidikan dan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh mayoritas rakyat indonesia. Kritikan-kritikan tersebut hanya angin lalu bagi pihak pemerintah tapi, dari pengabaian rezim yang berkuasa atas kritikan bukanlah menjadi satu alasan untuk berhenti mengkritik, justru kritikan menjadi suatu bahan kampanye, menyebarkan luaskan kebohongan kepada seluruh rakyat indonesia bahwa rezim yang berkuasa adalah rezim yang tidak akan pernah berpihak pada kepentingan rakyat tertindas, mareka adalah antek-antek kapitalisme, menjalankan ideologi kapitalisme-neoliberalisme.

Kepentingan kapitalisme yang telah diakomodir oleh rezim yang berkuasa, rezim komperador dengan merumuskan regulasi-regulasi pro pasar dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014, merupakan legalisasi dari penerapan liberalisasi dan komesialisasi pendidikan, serta merupakan regulasi yang menjerumuskan pendidikan tinggi pada mekanisme pasar bebas (neoliberal). Pendidikan tinggi telah terjun bebas kedalam Lingkaran setan sistem kapitalisme. Mekanisme pendidikan, khususnya pendiidkan tinggi semata-semata hanya mengejar keuntungan semata (profit oriented), orientasi pendidikan yang sejati telah di abaikan seperti yang di amanatkan dalam UU dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kini berubah menjadi mengeksploitasi pendidikan dan mengekploitasi rakyat indonesia dalam dunia pendidikan. 

Industri pendidikan pada perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri, dengan gencar mempromosikan beberapa program unggulannya. Program unggulan ini dapat kita lihat seperti, akreditasi program studi, jurusan di dalamnya seperti teknik, kedokteran, ekonomi dan lain-lain.

Akreditasi program studi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), merupakan syarat minimal. Namun, hal itu tidak lah cukup memadai untuk dijadikan poin jual pada perguruan tinggi. Kini perguruan tinggi berlomba mengemas dan menonjolkan beberapa program unggulan lain, seperti sertifikasai internasional melalui AACSB (American Association of Colleges and Schools of Business) organisasi profesi di luar negeri. kerja sama dengan industri dan kerja sama dengan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang ada adalah industri yang mencari keuntungan (profit) yang menggunakan beberapa cara untuk menarik pelanggan (mahasiswa) yang rela memberikan uangnya demi selembar kertas dan titel sarjana[5].

Beberapa modus diatas merupakan hal yang paling umum digunakan penyelenggara pendidikan, masih banyak modus-modus lain yang bisa menarik calon mahasiswa yang siap di eksploitasi. Modus pemerintah dan kapitalis terhadap kepentingan bisnis dan keuntungan semata, dilihat dari banyaknya Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta mendapat label bintang bak hotel berbintang. Ratifikasi universitas belakangan ini tidak ubahnya dengan ratifikasi hotel, yakni dengan menggunakan simbol bintang. Suatu laman dengan nama QS Star Top University meratifikasi puluhan universitas di Indonesia dengan memberikan skor menggunakan simbol bintang. Adapun poin yang dinilai yakni penelitian, kepegawaian, pengajaran, infrastruktur, internasionalisasi, inovasi, dan keadministrasian. Universitas paling Top versi QS STARS seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Jember, dan Universitas Gunadarma. Hal ini membuktikan, betapa pendidikan tidak ubahnya bisnis yang siap bertarung demi mendapatkan keuntungan (profit), dengan banyaknya prasyarat untuk memenuhi standar internasional seperti kekayaan yang dimliki oleh Pendidikan Tinggi tersebut, dan ini pasti akan mengorbankan mahasiswa untuk memenuhi persyaratan dengan pembayaran yang sangat mahal di beberapa kampus di indonesia. 

Dengan kutipan bayak diatas menunjukkan bahwa, perguruan tinggi yang ada di negeri tidak ada satupun yang memikirkan peserta didik, mereka hanya memikirkan promosi yang menguntungkan bagi mereka. Pendidikan hari ini adalah lahan basa untuk merauk keuntungan. Adapun pelajaran yang didapat, itu tidak lain hanya memihak pada sistem yang mereka terapkan  yaitu sistem kapitalistik.    

Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan

Pada umumnya, penerapan sistem neoliberalisme di indonesia terkhusus pada sektor pendidikan sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa, penerapan sistem neoliberalisme di indonesia menggiring pendidikan tinggi pada logika pasar, sebagai lembaga penelitian yang di danai oleh kapitalisme, pendidikan tinggi berbentuk industri yang mereproduksi tenaga kerja murah, dan berorientasi profit, serta menjaga dan mempertahankan klas yang berkuasa, mempertahankan ideologi kapitalisme, karena pendidikan adalah representatif dari klas berkuasa yaitu klas kapitalis.  

Liberalisasi pendidikan tinggi juga menggriring mahasiswa pada objek eksploitasi kapitalisme pendidikan untuk dikuras hartanya, serta pencucian otak bahwa, segala bentuk kebijakan ekonomi kapitalisme adalah benar dan menjadi kurikulum yang tepat dalam menjalankan ekonomi dunia, sistem sosial politik, dan budaya komsumerisme, patriarkisme, mendukung gerakan-gerakan fundamentalisme, serta merangkul militer sebagai anjing penjaga modal yang membungkam demokrasi.  Kurikulum dirancang sebagai representatif dari apa yang kemudian menjadi kepentingan pemodal, bukan pada kepentingan serta kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat. 

Liberalisasi pendidikan, dengan dokumen perundang-undangan yang mengaturnya, melahirkan diskriminasi dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang memberlakukan otonomi khusus yang diatur dalam UU Pendidikan Tinggi sehingga biaya kuliah akan semakin tinggi karena beban anggaran diserahkan pada pendidikan tinggi yang ada, artinya bahwa, pendidikan mahal maka persentasi partisipasi rakyat atas dunia pendidikan semakin terbatas, hanya orang-orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Di bawah ini adalah biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang termasuk dalam PT BHMN pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2012, yaitu:

No.
Nama PT
Biaya Pendidikan
Total
1
UI
a.       Uang Pangkal: Rp. 5jt, Rp.10 jt, dan Rp. 25 jt tergantung fakultas
b.      BOP (Biaya Operasional Pendidikan)
IPS : Rp. 100.000- Rp. 5jt,
IPA : Rp. 100.000-Rp. 7.5 jt
c.       DPP (Dana Pelengkap Pendidikan) Rp. 600.000
Rp 10.600.000 s/d
Rp 33.100.000
2
ITB
a.       BPPM (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayar di Muka)
Rp. 55 jt
b.      BPPS (Biaya Penyelenggaraan pendidikan Per semester) Rp. 5 jt/semester
Rata-rata Rp.27jt/thn
Rp 108 jt selama 4 tahun
3
ITS
a.       SPI   (Sumbangan Pengembangan Institusi)
Minimal Rp. 5 jt
b.      SPP per semester Rp. 1.8 jt Biaya penyelenggaraan informasi &pengenalan ITS Rp. 1.7 jt
Rata-rata
Rp. 8.500.000;
4
UGM
a.       SPP: Rp. 500.000/semester
b.      b.BOP, rata-rata Rp. 1.5 jt/ semester
c.       SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik)
·   SPMA 0: Rp 7 jt
·   SPMA 1 :Rp. 15 jt
·   SPMA 2 :Rp. 20jt
·   SPMA 3 :Rp. 40 jt
Rata-rata
Rp. 9jt – Rp. 60 jt
5
UNPAD
Dana Pengembangan
a.     Terendah  : Rp. 12 jt
b.      Tertinggi : Rp. 177 jt (kedokteran)
Rata-rata
Rp. 12jt -Rp. 177 jt
     Sumber: http://www.padangkini.com

Dari tabel di atas dapat diketahui betapa mahalnya biaya Pendidikan Tinggi di Indonesia, hal tersebut adalah dampak dari otonomi Perguruan Tinggi dari segi non akademik (keuangan) yang telah terpisah dari Negara, sehingga kampus dengan caranya sendiri-sendiri mematok harga yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan keuangan kampus. Yang terjadi di lapangan adalah tidak semua anak bangsa bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi karena terkendala biaya. Pendidikan di perguruan Tinggi layaknya kebutuhan mewah yang hanya golongan masyarakat tertentu saja yang bisa menikmatinya.

Meliberalkan pendidikan, dengan melepas campur tangan negara di dalamnya, adalah hal mustahil menyelesaikan problem kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan skill sumber daya manusia, malah akan semakin memperburuk sistem pendidikan, angka-angka pengangguran semakin meningkat. Dari data pemerintah, melalui Suryamin selaku kepala survei Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang februari 2014 sampai februari 2015 angka pengangguran mencapai 7,45 juta orang, angka pengangguran meningkat 300 ribu dari semua jenjang pendidikan yang ada, SMK yang notabene sebagai pendidikan yang dicanangkan akan meretas angka pengangguran, malah SMK sebagai menyumbang angka pengangguran yang tinggi 9,06% dan SMA 8,17%, ini membuktikan bahwa solusi dari kebijakan neolib adalah omong kosong, belum lagi dengan penerapan formulasi penetapan upah buruh yang semakin mencekik kehidupan buruh karena formulasi ini, penetapan upah telah disusupi kebijakan pasar, yaitu pengikuti angka inflasi dan pertembuhan ekonomi, dengan kata lain bagi tenga kerja/buruh akan semakin jauh dari kesejahtraan dan tidak akan mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai pada jenjang pendidikan tinggi yang semakin mahal.

Adanya UU pendidikikan tinggi juga telah menabrak aturan tertinggi negara yaitu undang-undang 1945 yang dalam amandemen tersebut jelas disebutkan bahwa pendidikan adalah hak semua rakyat indonesia dan negara bertanggung jawab atas pendidikan dengan biaya Cuma-Cuma alias gratis, bukan menjadikan pendidikan sebagai sumber pendapatan, sumber keuangan yang hanya menguntung klas tertentu saja. Dengan adanya UU pendidikan tinggi ini sudah jelas kita tolak karena menjerumuskan pendidikan tinggi indonesia masuk dalam mekanisme pasar, dan memangkas keterlibatan negara dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Dengan berjalannya pula UU pendidikan tinggi ini melahirkan beberapa kebijakan yang membungkam demokrasi kampus seperti pelarangan berorganisasi, berekspresi, menyampaikan pendapat, DO bagi yang kritis dan tidak mampu membayar, skorsing, yang kesemuanya itu adalah untuk mengamankan jalannya liberalisasi pendidikan yang semakin mencekik kehidupan rakyat, dan mengebiri praktek demokrasi dalam kampus.  

Pembungkaman Demokrasi dalam kampus

Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, semuanya itu tidak berlaku pada sistem kapitalisme-neoliberal seperti sekarang ini.  

Berjalannya sistem kapitalisme-neoliberal di indonesia sejalan dengan pembungkaman demokrasi rakyat, hal ini merupakan sejarah panjang liberalisasi dan pembungkaman demokrasi di indonesia. Pada masa orde baru, pemerintahan fasis Soeharto menjalankan ekonomi kapitalisme Negara kemudian masuk kedalam ekonomi neoliberal, tentunya dengan jalan kekuasaan militer sebagai jalan yang strategis, dan begis menindas kehidupan rakyat, mengekang kebebasan rakyat untuk berorganisasi dan berpendapat. Jadi, Orde Baru Soeharto jelas-jelas berwatak militeristik yang anti demokrasi dan pro terhadap kekuasaan modal internasional. Kekuasaan militer ini tentunya merupakan hal yang posistif dan paling menguntungkan bagi klas kapitalis untuk merampok sumber kekayaan alam indonesia, terlihat sejak proses kudeta militer dan CIA yang berhasil menggulingkan pemerintahan Soekarno dengan PNI nya dan menyingkirkan kekuatan “kiri” yang pro demokrasi seperti PKI dan ormas-ormasnya, lahirlah undang-undang penanaman modal asing dan regulasi-regulasi pembungkaman demokrasi serta lahir pula regulasi liberalisasi sektor ekonomi dimana pendidikan masuk dalam sektor ekonomi tersier pada masa orde baru lewat GATS yang kemudian diratifikasi menjadi undang-undang indonesia.

Pada masa pemerintahan militer Soeharto, tentunya kita jarang mendengar adanya aksi-aksi perlawanan, kritikan terhadap pemerintah, kalaupun ada pasti akan ada praktek kriminalisasi, penculikan, pemenjaraan, sampai pada pembunuhan seperti pada kasus malari 1974, kasus tanjung priok, berlakukanya NKK/BKK yang mengekang kebebasan mahasiswa sampai pembungkaman demokrasi 1966-1998, dan beberapa kasus lainnya yang belum teridentifikasi bentuk pelanggaran HAM nya. 

Dari sekilas pemaparan pelanggaran HAM yang membungkam demokrasi kerakyatan, dan berjalannya liberalisasi sektor ekonomi politik indonesia pada masa orde baru, merupakan sejarah yang tidak berhenti sejak mundurnya Soeharto dari tampuk kekuasaannya, namun pembungkan demokrasi dan sistem neoliberalisme di indonesia masihlah berjalan sampai sekarang ini dibawah rezim Jokowi-JK. Pemerintah membungkam demokrasi dan menjalankan kepentingan kapitalisme-neoliberal yaitu, meliberalisasi seluruh sektor ekonomi, melakukan deregulasi yang sesuai dengan kepentingan kapitalis, mencabut subsidi publik seperti pendidikan, kesehatan, listrik, minyak, dan lain sebagainya, dengan kata lain, selama klas borjuasi dan segenap partai politiknya masih berkuasa maka liberalisasi dan pembungkaman demokrasi akan terus terjadi.
Pembungkaman demokrasi dalam kampus merupakan langkah yang terus diupayakan oleh rezim penguasa untuk menghentikan pergerakan-pergerakan mahasiswa baik pergerakan dalam kampus, maupun pergerakan di luar kampus yang dianggap bisa mengancam jalannya proses akumulasi modal klas borjuis. Saat ini, beberapa kampus dengan adanya peraturan menteri seperti Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (SK DIRJEN DIKTI) No 26 tahun 2012 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra kampus atau Partai Politik dalam kehidupan kampus, ini dibuat pasca pengesahan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 era rezim SBY yang meliberalisasi sektor pendidikan secara legal, belum lagi pembungkaman yang dilakukan pihak keamanan (polisi/TNI) diluar kampus. Data dari kontras menunjukkan angka pelanggaran HAM terbanyak terjadi pada mahasiswa, dimana 394 mahasiswa menjadi korban pelanggaran HAM kebebasan berekspresi, data ini belum masuk soal pembungkaman lembaga kemahasiswaan, kasus DO dan skorsing. disusul dengan masyarakat sipil sebanyak 233 orang[6].  

Disahkannya beberapa regulasi oleh pemerintah, normalisasi kehidupan kampus pun dijalankan dengan membungkam aktivitas mahasiswa yang dianggap akan mengancam jalannya program neolib dalam kampus maupun diluar kampus. Tentunya, pemerintah sebagai suatu klas yang sadar akan klasnya selalu ingin mempertahankan klasnya atas klas-klas lainnya, dengan cara membungkam sistem demokrasi kerakyatan, karena itu, perwakilan klas tertindas yang selalu menyuarakan kepentingan-kepentingan klas tertindas adalah mahasiswa, maka segala cara digunakan, bagaimana mahasiswa ini diam dan disibukkan dengan perpeloncoan, ancaman DO/skorsing, dan sebagainya.

Dengan adanya regulasi liberalisasi sektor pendidikan yang melarang orang miskin kuliah, beberapa mahasiswa pun di DO, kasus ini banyak ditemukan disemua kampus yang ada di indonesia, ancaman DO juga lahir dari kritikan mahasiswa terhadap pemerintah, dan birokrasi kampus sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan kapitalis. Maka dari itu, solusi apa yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah? Kita bisa menjawabnya dengan berkata bahwa tidak ada solusi bagi pembungkaman demokrasi dan liberalisasi selama klas yang berkuasa adalah klas pemilik modal. Jadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai representatip dari kepentingan klas pemodal, maka solusi itu jangan pernah kita harap akan menyelesaiakan problem pembungkaman demokrasi dan praktek liberalisasi pendidikan di indonesia, hanya dengan kekuasaan klas tertindaslah harapan satu-satunya menghadang liberalisasi ekonomi dan pembungkaman demokrasi.      

Solusi Liberalisasi Pendidikan 

Liberalisasi pendidikan memang merupakan hal yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, karena dalam logika pasar, hanya keuntungan yang menjadi orientasi mutlak dari sistem kapitalisme-neoliberal. Mengharapkan pendidikan yang demokratis, gratis, dan bervisi kerakyatan dalam sistem ekonomi neoliberalisme adalah hal yang mustahil bisa tercapai. Sepintar apapun pakar pendidikan merancang kebijakan, jika negara masih dalam sistem ekonomi politik kapitalis, maka kebijakan itu akan menjadi sia-sia dan tak memiliki capaian yang diharapkan. Bahkan dalam beberapa seminar pendidikan yang acap kali memaparkan situasi pendidikan dan target-target yang akan dicapai selalu mengintegrasika pendidikan dengan  kepentingan si kapitalis melalui kebijakan ekonomi negara dan sistem ekonomi politik yang berjalan. Maka jangan berharapa situasi pendidikan akan lebih baik dan pembungkaman demokrasi baik dalam kampus maupun diluar kampus (sosial masyarakat) akan terhapus. Jadi, solusi apa yang harusnya dijalankan oleh negara dalam sistem pendidikan?

Tentunya dan idelanya sistem demokrasi akan berjalan jika perbedaan-perbedaan dijadikan landasan persatuan, serta negara dipimpin oleh rakyat yang didorong oleh organisasi-oraganisasi massa rakyat melalui politik revolusioner yang berlandaskan pada kepentingan rakyat secara luas tentunya, bukan organisasi/partai elit politik yang menghamba pada modal seperti partai elektoral sekarang ini. Jika negara dipimpin oleh rakyat tertindas dan berpihak pada klas tertindas maka pendidikan dan pembungkaman demokrasi akan terhapus. pendidikan dileberalisasi dan membungkam demokrasi dalam kapus dikarenakan adanya pendidikan mahal yang berorientasi pada keuntungan kapitalis, dan membungkam gerakan-gerakan kritis mahasiswa, serta perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak progres dan tidak ilmiah, maka dari itu dirorong beberapa solusi yang sudah menjadi tuntutan umum gerakan mahasiswa revolusioner seperti yang akan dijelaskan berikut ini untuk menantang dan sebagai solusi dari sistem pendidikan kapitalis yang mensyaratkan pembungkaman demokrasi. 

Oke, saya akan menjelaskan secara singkat solusi-solusi yang bersifat strategis gerakan mahasiswa dan rakyat yaitu menciptakan pendidikan yang gratis, demokratis, ilmiah, berorientasi kepentingan rakyat, serta mewujudkan kesetaraan gender.
      
1.      Pendidikan gratis
Pendidikan adalah hak semua ummat manusia, baik itu kaya maupun yang miskin. Dengan pendidikan yang telah menjadi dasar dari maju atau tidaknya ilmu pengetahuan manusia secara menyeluruh, maka, pendidikan dibawah control Negara harus memihak pada rakyat seluruhnya, Mengapa pendidikan harus digratiskan.? 

Seperti yang kujelaskan diatas sebelumnya, bahwa pendidikan yang sudah menjadi kebutuhan  massa rakyat, untuk memajukan dan mengetahui apa yang seharusnya sudah mereka ketahui, dan pendidikan adalah kebuthan rakyat seluruhnya, maka dengan control Negara yang bertanggung jawab atas rakyatnya harus menggratiskan pendidikan yang ada. 

Dan dengan bayaknya anak bangsa yang putus sekolah gara-gara pendidikan terlalu mahal sehingga tidak bisa mereka jangkau. pendidikan telah dikuasai para pemburuh modal menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan dimana setiap orang harus membayar biaya pendidikan. Pendidikan gratis adalah hal yang mutlak dijalankan oleh negara karena itu sudah menjadi harapan dari konstitusi negara ini, yaitu memberikan kebebasan kepada rakyat untuk pendidikan dengan biaya yang Cuma-Cuma dan negara harus membiayai pendidikan tersebut. 

.........“pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan Ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Janji pemerintah ini dikukuhkan lagi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan DPR 11 Juni 2003, ditandatangani Presiden 8 Juli 2003.
Kemudian penjelasan ini diterangkan lebih jelas lagi dalam undang-undang sistem pendidikan nasional 

..........."setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (Pasal 5 Ayat (1)). Kedua, "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" (Pasal 6 Ayat (1)). Ketiga, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" (Pasal 11 Ayat (1)). Keempat, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" (Pasal 11 Ayat (2)”
Jadi, tidak ada alasan pemerintah mengkomersilkan pendidikan karena sudah sangat jelas di jelaskan dalam undang-undang negara, bahwa pendidikan tentunya harus digratiskan dan negara berkewajiban untuk membiayainya, namun itu di pangkas oleh peraturan-peraturan lainnya yang berkesesuaian dengan kepentingan kapitalis. Karena kekuasaan negara ada ditangan para kelompok yang menghamba pada kapitalis, maka kepentingannya pun harus sesuai dengan kepentingan kapitalis. Jadi pendidikan gratis harus diperjuangan secara politik, merebut kekuasaan di tangan para penghamba modal. 

2.      Pendidikan ilmiah
Pendidikan bukan hanya gratis saja, tetapi bagaimana pendidikan ini bisa menjadi spirit untuk memajukan kesadaran rakyat, dapat memanusiakan-manusia, pendidikan yang bersentuhan langsung dengan keinginan rakyat seluruhnya,  tanpa batas tanpa penindasan.
Apa yang di butuhkan masyarakat harus dipelajari dalam ruang pendidikan yang ada, jika kita lihat pendidikan sekarang sangat jauh dari realita sosial masyarakat, dimana masyarakat yang harus menganggur tanpa pekerjaan. Rakyat yang menngemis dijalanan, rakyat yang tak bisa mengelolah lahan, pabrik dan sebagainya selalu dan selalu para penguasa sekarang melanggengkan hal yang demikian. Pendidikan yang ilmiah yaitu pendidikan yang sesuai dengan kondisi geograpis dan geososial ekonomi politik negara indonesia yang terdiri beragam macam budaya, dan suku, serta mengintegrasikan pendidikan dengan kebutuhan rakyat dan alam indonesia, bukan berdasarkan pada kepentingan modal yang hanya mengejar keuntungan semata. 
 
3. Pendidikan yang demokratis
Dalam dunia pendidikan yang ilmiah tentu dibutuhkan praktek secara demokratis, dimana kepakuman peserta didik ini kita bangkitkan, dan pendidikan diarahkan pada kritisisme peserta didik.
Peserta didik harus dengan kesadaran dan potensi pada diri mereka tidak bisa kita kekang, dan di tekan. Praktek penekan siswa dalam mengaktualisasikan ide-ide yang mereka miliki harus dihapus dari pendidikan yang tujuannya cuman menghapal rumus-rumus, pengajaran tidak harus selamanya benar dalam dunia pendidikan yang demokratis.. tetapi bagaimana antara murid dan guru berdiskusi dengan realita, pada keadaan nyata social masyarakat. 

Guru bukan dewa yang selalu benar dan turuti apa yang menjadi ide sang guru. Perbedaan pendapat dalam pendidikan harus diadakan dan itu sudah menjadi hal yang tak bias kita pungkiri. Setiap manusia itu berbeda, baik fisik maun mental, perbedaan ide adalah prasyarat mengantarkan pada penemuan ide-ide baru dalam menyelesaikan problem social masyarakat. Pembungkaman demokrasi dalam kampus juga dikarenakan tidak adanya demokratisasi dalam kampus yang berjalan. sehingga pembungkaman demokrasi terjadi terus menerus.
4.      Pendidikan yang bervisi kerakyatan
Tujuan pendidikan adalah ruang yang menciptakan manusia-manusia yang cerdas, kritis, inofatif, kreatif demi kemajuan sosial masyarakat. Peserta didik yang akan menjadi masyarakat yang terlepas dari penddikan formal transformasi sosial akan terjadi pada setiap peserta didik, maka tujuan daripada pendidikan tersebut adalah untuk memajukan manusia-manusia yang kreatif. 

Pendidikan sekarang hanya menjadikan peserta didik adalah calon-calon buruh, dan tidak jelas pekerjaan yang akan di geluti, dan kebodohan serta ketidak cakapan rakyat dalam mengelola sumber daya alam kita yang kaya raya. Pendidikan yang bervisi kerakyatan adalah merancang kurikulum-kurikulum pendidikan demi kepentingan rakyat. Pendidikan sekarang hanya bertujuan bagaiman kita bodoh dan individual yang tidak memihak pada persoalan-persoalan yang dialami rakyat secara menyeluruh. Maka dari itu kita harus merubah sistem pendidikan yang harus bertjuan kerakyatan yang bertujuan untuk massa rakyat seluruhnya dan menciptakan sistem demokrasi yang sejati.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan perjuangan yang sangat panjang, dan ketekunan dalam perjuangan. Mengkritik secara terus menerus sistem ekonomi politik kapitalisme dalam pendidikan agar rakyat tahu musuh sejatinya dan berjuang bersama-sama untuk meruntuhkan dominasi ideologi kapitalisme yang telah menggurita dalam kehidupan rakyat indonesia. 

Persatuan gerakan pro demokrasi tentunya menjadi landasan utama, bergerak bersama, berjuang bersama untuk mewujudkan masyarakat yang memanusiakan manusia. Mari belajar, berorganisasi dan berjuang. Salam pembebasan rakyat tertindas.      

Ditulis Oleh: Butamin Tato  

Sumber Bacaan:



[2] Kapitalisme, Imperialisme, Dan Neoliberalisme
[3] Kuliah Pak Tawil “Taktik Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi http://tawil-umm.blogspot.co.id/2010/03/taktik-menghadapi-liberalisasi.html
[4] Sofian Efendy “GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi”
[5] Bustamin Tato “Industri Pendidikan Tinggi” 2009
[6] Artikel dari wbsait KONTRAS http://www.kontras.org “kebebasan makin terancam di inonesia” di posting Kamis, 10 Desember 2015. Bertepatan dengan hari HAM internasional


belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro: