Monday, January 2

Kemajuan Teknologi Informasi dan Pembungkaman Demokrasi




Zaman sekarang semakin canggi, teknologi informasi siapa saja telah menjangkau, dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan sistem android yang bisa memuat banyak informasi-informasi, berinteraksi dengan orang-orang yang jauh bahkan sampai keluar negeri. Sejalan dengan
perkembangan teknologi infomrasi, pengekangan terhadap kebebasan menyampaikan kiritik, di media-media sosial telah menjadi momok yang sangat menakutkan, mengapa tidak hanya dengan kritik saja kita bisa dipenjara selama 7 tahun lamanya dengan di jerat pasal pelanggaran UU ITE.

Sudah banyak korban dari adanya UU ITE ini yang memproteksi warga negara dalam aktivitas nya di media sosial, pelarangan menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik kini menjadi hal yang sering kita temui, bahkan mungkin suatu saat nanti kita akan menjadi korban dari UU ITE ini. Disini saya tidak akan membahas secara jelas dan terang pasal per pasal regulasi ini, karena secara lahiria, UU ini lahir secara prematur, maka untuk memberlakukan peraturan ini sangat menuai banyak kontroversi, apalagi kita temukan pasal karet, yang siapa saja dapat menafsirkannya dan kita akan terjebak dalam pasal dalam UU ITE tersebut.
 
korban dalam UU ITE ini kebanyakan kalangan masayarakat bawah (rakyat biasa) yang dalam kesehariannya telah mendapat diskriminasi, perampasan atas hak tanah, penggusuran dan hak-hak demokratik lainnya. Kasus Yusniar, warga Sul-Sel yang di jerat pasal 27 ayat 3 UU No. 11 ITE contohnya, hanya karena merasa kesal dengan prilaku salah seorang anggota Dewan dan pengacara yang ikut dalam rombongan pengrusak rumah orang tuanya, lalu kemudian curhat di media sosial, tetapi para pelaku pengrusak ini bukannya meminta maaf atas perbuatannya, malah menjerat yusniar keranah hukum dengan menggunakan UU ITE, tindakan Yusniar dianggap mencemarkan nama baik sang anggota dewan dan bapak pengacara, yang dimana dalam curhatan Yusniar tidak menyebut nama salah satu rombongan yang merusak rumah orang tuanya. 

Kasus seperti diatas banyak di temui di era sekarang ini, dengan banyaknya kasus seperti diatas, banyak kemudian orang yang rindu akan suasana pada saat soeharto berkuasa. Ini bisa dibilang lebih gila lagi, mengapa tidak, pada saat orde baru, kita bukan di jerat dengan UU, namun langsung di tangkap, di penjarakan, tanpa harus melalui pengadilan. Mengkritik pemerintah sama halnya mengancam stabilitas negara dan akan langsung di penjarakan, lebih ngeri lagi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kian banyak orang yang rindu pada era soeharto yang kejam bengis itu? Jawaban yang paling tepat adalah pendistorsian sejarah, dan orang-orang yang melakukan kritik tidak pernah di publis jadi masyarakat luas tidak mengetahui sepak terjang kejahatan orde baru ini. Mulai sekarang kita harus mulai sadar bahwa neo orde baru telah bangkit dan itu akan mengancam kehidupan demokratik kita yang telah kita rebut pada tahun 1998 dengan massa aksi rakyat indonesia. 

Prilaku rezim penguasa hari ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh rezim otoriter soeharto pada masa orde baru. Namun, rezim penguasa hari ini dan penguasa-penguasa sebelumnya menciptakan regulasi yang mengekang kehidupan demokrasi di negara ini, melalui peraturan perundang-undangan dengan mempropagandakan bahwa negara kita adalah negara hukum, namun di balik hukum-hukum yang dibuat berpihak pada penguasa dan modal. Kita, rakyat kecil di paksa tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Negara kita seoalah-olah menjalankan sistem demokrasi, namun ternyata itu hanyalah ilusi, dan kita rakyat kecil terilusi dengan itu, meski perkembangan media informasi telah terbuka bebas namun di kekang oleh peraturan yang ada sehingga teror untuk tidak mengkritik menempel di kepala kita, di tambah lagi dengan sejara orde baru dimana rakyat bisa saja diambil paksa tanpa proses pengadilan. Trauma yang belum sembuh.
Apa yang harus dilakukan? Yang perlu kita lakukan adalah lebih berani mengkritik penguasa, dengan menggunakan media-media sehingga tersebar luas, sehingga mencapai titik jenuh dan melakukan perlawanan. Perlawanan ini pun tidak akan hanya di pancing dengan menyebarkan kebohongan penguasa namun rakyat kecil harus berorganisasi, mengorganisir diri dan berjuang.      
 


Belajar Selagi Muda, Berjuang Selagi Bisah
Bagikan Ki Bro:
Post a Comment