Thursday, January 5

Kado Pemerintah di Awal Tahun 2017


Pada pergantian tahun tahun masehi, semua orang merayakan dengan berbagai bentuk. ada yang membuat acara makan-makan, mendaki gunung, liburan di tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya. mungkin hal ini merupakan bentuk tindakan untuk memulai hidup yang baru di tahun yang baru. hampir semua orang berdo'a seperti. merumuskan resolusi-resolusi nya pada tahun
berikutknya agar kehidupan lebih baik. di indonesia, perayaan tahun 2017 mendapat arahan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, agar perayaan tahun 2017 tidak usah semeriah perayaan pergantian tahun sebelum-sebelumnya. mengapa pemerintah menyarankan hal seperti itu, uang yang dipake untuk merayakan pergantian tahun kan, uang masyarakat itu sendiri, bukan uang negara, emang ada anggaran untuk perayatahun pergantian tahun dari pemerintah? kan tidak ada. tetapi saya mau menganlisis kenapa pemerintah mengeluarkan arahan agar wargaya tidak terlalu mewah melakukan seremonial pergantian tahun.

Pandangan subjektif saya ini tidak terlepas dari, bahwa indonesia menjalankan ekonomi neoliberalisme, dimana sistem ini tidak akan bisa keluar dari yang namanya krisis ekonomi. hal ini mungkin ada sangkut pautnya dengan arahan pemerintah meskipun banyak yang mengatakan bahwa hal ini tidak ada sangkut pautnya, antara arahan pemerintah dengan krisis ekonomi global. dimana indonesia termasuk negara yang tidak akan bisa keluar dari kirisisnya jika masih menggunakan kebijakan ekonomi neoliberal. tidak ada yang akan terlepas gurita neolib. jadi, mari kita melihat berita-berita awal tahun ini.  

Bebebrapa hari belakangan ini, kita di hebohkan dengan berita, bahwa pajak STNK dan BPKB kendaraan akan di naiikkan 2-3 kali lipat dari pajak sebelumnya. Kita juga mendapat berita bahwa harga minyak menta dunia sedang mengalami kenaikan, dan tidak adanya keseimbangan ekonomi masyarakat antara penghasilan dan kebutuhan hidup, karena barang-barang kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan dari tahun ke tahun semakin mahal. Upah pekerja juga tidak mengalami kenaikan sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) karena adanya PP 78 tentang pengupahan yang menekan kenaikan upah, dan masih banyak lagi yang lain problem yang limpahkan ke rakyat.

Informasi diatas, merupakan informasi dari awal tahun 2017, artinya bahwa apa yang di sampaikan oleh pemerintah untuk jangan terlalu ber mewah-mewah dalam merayakan pergantian tahun adalah karena akan ada masalah besar yang akan di alami ekonomi negara kita, dan itu akan di tanggung oleh rakyat indonesia yaitu harus membayar pajak kendaraan yang akan pemerintah naikkan sampai 300%, dan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), dan masih banyak lagi kebijkan ekonomi yang akan pemerintah keluarkan tahun 2017 ini. Ternyata pemerintah kita sudah mengetahui penderitaan rakyat nya ini dan akan melemparkan penderitaan ini kepada rakyat itu sendiri, sedangkan dilain sisi pemerintah pada tahun 2016 mengeluarkan regulasi pengampunan pajak kepada pengusaha atau orang-orang kaya indonesia yang mengemplang pajak, yang lebih memilih menyimpan uang nya di luar negeri ketimbang di negara sendiri. orang-orang kaya diberikan pengampunan pajak melalui UU Tax Amnesty dan rakyat kecil akan menanggung semua itu. hahaha..!  luar biasa kan pemerintah kita ini?

Ada hal yang lebih aneh lagi, yaitu soal issu akan di naikkannya lagi harga BBM tahun 2017 ini, di karenakan harga minyak dunia sedang mengalami kenaikan. mengapa hal ini sangat aneh? karena tahun sebelumnya harga minyak dunia beberapa kali mengalami penurunan, akan tetapi harga BBM nasional tidak mengalami penurunan, kalaupun turun itu sangatlah sedikit, dan bahkan ada peralihan dari Premium ke Pertalite yang harga nya lebih mahal dari Premium. disini ada spekulasi yang dilakukan pemerintah kita ini untuk membodohi rakyat. Harga minyak mentah mengalami kenaikan merupakan celah bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, dan kebijakan ini sangatlah menguntungkan bagi pengusaha minyak, termasuk kenaikan pajak surat kendaraan semuanya bukan untuk kepentingan rakyat.

Inondesia mengalami perekonomian yang sangat memprihatinkan, jika indonesia masih dalam kebijakan ekonomi Neoliberalisme maka indonesia sama nasibnya dengan negara Yunani (Eropa) yang tidak mampu membayar utang negaranya karena utang lebih tinggi dari pada pendapatan Negara-nya. Hal ini, banyak analisis atau pembacaan bahwa indonesia akan bernasib sama dengan negara Yunani dimana indonesia hidup dari utang untuk menjalankan ekonominya.

Kebijakan untuk menaikkan beberapa pajak, dan mengampunan pajak bagi pengusaha dan orang kaya yang menyimpan duitnya di Bank luar negeri, serta rencana kenaikan harga BBM adalah merupakan serangkain taktik pemerintah untuk meningkatkan level ekonomi indonesia di mata dunia.

Mentri keuangan, Sri Mulyani beberapa kali mememukakan angka defisit anggaran negara yang sangat memprihatinkan karena sangat jauh dari PDB negara ke publik. defisit anggaran negara indonesia yang di publikasi oleh mentri keuangan, merupakan langkah awal permainan ekonomi neoliberal pada tahapan kapitalisme finansial untuk menguasai eknomi indonesia. terjadinya defisit anggaran pemerintah dan melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia di indonesia merupakan suatu pembenaran untuk menarik investor dan mengajukan surat utang kepada negara kapitalis untuk menanamkan modal nya dan siap memberikan utang kepada pemerintah indonesia. Nah, disini kita bisa melihat bahwa utang indonesia bukanlah untuk rakyat indonesia namun untuk para negara-negara kapitalis. pembangunan infrastruktur, mengampunan pajak, adalah jelas bukan untuk kepentingan rakyat.

Ekonomi indonesia yang telah di rusak oleh eknomi neoliberal terbongkar ketika beberapa hari ini mentri keuangan memutus kontrak dengan JPMorgan Chase Bank yang mengeluarkan riset atas efek ekonomi dunia pasca terpilihnya Donal Trump sebagai Presiden USA (sumber: detik.com) yang menurut JP Morgan akan membuat pasar keuangan negara berkembang bergejolak sampai ke level paling buruk. Nah, Indonesia di nobatkan akan mendapat gejolak paling buruk itu sehingga Sri Mulyani sebagai mentri keuangan indonesia memutus kontrak kerja sama dengan JP Morgan Bank. Terbongkar nasib ekonomi indonesia kedepan di bawah cengkraman sistem neoliberal tidak menentu dan tidak akan bisa mencapai kata kesejahtraan seluruh rakyat indonesia, karena memang persoalan ini bukan untuk mensejahterahkan rakyat indonesia namun mensejahtrahkan kapitalis yang telah menguasai indonesia melalui utang dan penguasaan atas sumber daya alam indonesia.

Sebenarnya, pengampunan pajak bagi pengusaha dan kenaikan pajak bagi rakyat adalah bagaimana pemerintah bisa mendapatkan anggaran yang sudah di target untuk pembayaran bunga utang negara, dan juga untuk menjaga investasi di indonesia. jadi semua kebijakan pemerintah bukan lah untuk kesejahtraan rakyat indonesia melainkan untuk para pengusaha dan negara-negara kapitalis. cukup sudah kita di bohongi lagi dengan kebijakan ekonomi yang tidak pro rakyat. pada tahun 2017 sudah saat nya kita menyatukan kekuatan melawan penjajah negara kita, dan juga antek-anteknya yang berkuasa di negara ini. kita jangan mau di bohongi lagi dengan angka-angka analisis eknomi itu karena seluruhnya bukan untuk rakyat indonesia. hanya dengan sistem sosialisme lah sebagai anti tesa dari sistem neoliberalisme-kapitalisme yang bisa mengeluarkan rakyat indonesia dari penindasan dan penghisapan ini.   

Bustamin/Tato

Belajar Selagi Muda, Berjuang Selagi Bisah
Bagikan Ki Bro:
Post a Comment