Sunday, August 28

Politik dalam Sistem Pendidikan



Berbicara mengenaik politik, semua orang berpolitik, karena politik adalah bagaimana seseorang mengekpresikan apa yang menjadi kebutuhan nya untuk bertahan hidup. politik juga tidak bisa dipisahkan dengan persoalan ekonomi karena masing-masing saling merasuki satu sama lain. mespun, ekonomi menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan namun tidak bisa dipisahkan
dengan bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan ekonominya yaitu bagaimana dia berpolitik, sehingga politik di segala lini kehidupan manusia menempatkan dirinya di garda depan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan kelompok manusia, maupun individu-individu manusia. 

Bergantinya rezim penguasa, maka berganti pula kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Meskipun dalam pergantian ini, tidak ada yang begitu signifikan perbedaan antara kebijakan penguasa lama dengan kebijakan penguasa yang baru. Pada intinya, pasca runtuhnya kekuasaan presiden Soekarno, yang dikenal sangat anti terhadap ideologi ekonomi politik imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, dan feodalisme yang kini semua penguasa penggantinya mendukung apa yang menjadi musuh abadi bung karno. Meskipun partai politik penguasa hari ini, yaitu PDI-P dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang didalamnya terdapat pula partai elit politik, mengaku sebagai penyambung perjuangan bung karno namun, secara esensial mendukung apa yang menjadi musuh dari pada bung karno. Sistem ekonomi politik kapitalisme-neoliberalisme telah dijalankan oleh semua elit partai politik yang ada. Revolusi mental yang menjadi jargon rezim hari ini, adalah merupakan revolusi yang menguatkan ideologi kapitalisme-neoliberal di indonesia. Ideologi kapitalisme-neoliberal ini tentunya terbangun dengan memakan waktu yang lama dengan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk menyebarkan, serta menjadi pencetak ideologi kapitalisme-neoliberal. Hal ini sudah berjalan sejak rezim orde baru berkuasa sampai sekarang rezim neo orba neolib Jokowi-JK.  

Revolusi mental rezim Jokowi-JK ini tidak akan berjalan efektif jika dunia pendidikan tidak di rombak sedemikian rupah agar integritas dunia pendidikan dan keinginan penguasa bisa sejalan dengan program ideologi politik penguasa dengan baik. Hal ini lah yang kemudian dijalankan oleh rezim Jokowi dalam mengintegrasikan sistem neoliberalisme dan pendidikan. Hal ini pula yang menjadi alasan perombakan kabinet kerja Jokowi dalam mempercepat laju ekonomi indonesia untuk siap mengambil peran aktif menjalankan ekonomi pasar bebas dunia. Pergantian beberapa mentri jilid II baru-baru ini, terdapat juga perombakan dalam dunia pendidikan dengan digantikannya Anies Baswedan oleh Muhadjir Efendi sebagai mentri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud), meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh mentri sebelumnya sama saja dengan apa yang menjadi kebijkan mentri pendidikan yang baru, yaitu menjalankan visi-misi pemerintah Jokowi-JK yang pro pasar bebas dengan mengorbankan rakyat indonesia.  

Mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa pendiidkan di bawah-bawah dalam persoalan ekonomi politik penguasa, bukankah pendidikan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Inilah pandangan lugu sebagian besar rakyat indonesia. Mungkin saya akan jelaskan secara umum, mengapa orientasi pendidikan disesuaikan dengan keinginan pasar bebas? Berikut ulasan singkatnya.        
Secara garis besarnya, orientasi pendidikan adalah merupakan representatif dari apa yang di inginkan oleh klas yang berkuasa, ketika klas yang berkuasa adalah sekelompok orang yang menjalankan sistem pemerintahan yang kapitalistik, maka pendidikan harus menjadi alat untuk melanggengkan ideologi klas penguasa tersebut. tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan telah dijadikan sebagai alat pembentuk karakter yang  sesuai dengan keinginan klas yang berkuasa atas negara. Mantan menteri kabinet kerja pak Anies Baswedan juga berpendapat bahwa politik tidak bisa terlepas dari dunia pendidikan, jika kebijakan penguasa adalah untuk melanggengkan sistem neoliberalisme, maka dunia pendidikan pun harusnya mengikuti apa yang menjadi kebijakan politik penguasa, dan itu yang telah dijalankan oleh pak anies baswedan dan penggantinya muhadjir efendi sebagai mentri pendidikan republik indonesia.

Mengenai soal pendidikan yang tidak ada habis-habisnya kita bahas, tentunya merupakan hal yang paling penting bagi kemajuan bangsa. Kemajuan suatu bangsa bukan dilihat dari melimpahnya sumber daya alamnya, bukan dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonominya, bukan dilihat dari kekuatan militernya, bukan dilihat dari banyaknya populasi rakyatnya, tapi, kemajuan suatu bangsa akan terlihat dari kemajuan pendidikannya yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh rakyatnya, sehingga pemerataan pengetahuan terasa sampai kepelosok-polosok desa tanpa diskriminatif, serta pendidikan yang bervisi pada apa yang menjadi kebutuhan rakyat secara objektif. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh negara, maka yakin dan percaya negara akan terus-terusan menjadi boneka negara-negara kapitalis. Maka jelas dan terang benderanglah bahwa pendidikan tidak akan terlepas dari kepentingan pilitik penguasa yang menjalankan ideologi politik klas, apakah pemerintah menjalan ideologi politik yang menindas, atau pro terhadap rakyat tertindas, maka pendidikan akan mengarah pada salah satu ideologi politik tersebut.   

Sekali lagi saya katakan bahwa, ideologi politik yang dijalankan oleh rezim hari ini adalah indeologi politik kapitalis, dimana kepentingan individu, sistem kompetisi, pasar bebas, akumulasi modal, menjadi prioritas dalam semua bentuk kebijakan politik rezim Jokowi. Dan hal ini pula yang akan dijalankan sistem pendidikan kita hari ini, dimana penyediaan tenaga kerja murah, komersialisasi pendidikan, pencetak intelektual-intelektual yang pro sistem yang menindas ini dicetak terus menerus untuk mempertahankan klasnya maka, klas diluar dari klas yang berpunya akan tertindas selamanya jika mereka tidak mampu merebut kekuasaan politik atas negara.

Ada hal lain juga yang bisa menjelaskan, relasi antara pendidikan, dan juga kebijkan politik pasar bebas rezim Jokowi-JK. Pertama-tama mari kita melirik hasil resufle kabinet Jokowi beberapa bulan yang lalu khususnya resufle mendikbud. Pasca terjadinya pergantian pemain di sektor pendidikan, banyak kebijakan-kebijkan yang dikeluarkan, yang secara pribadi saya anggap sangat konyol dan tidak akan menyelesaikan apa-apa kecuali menjalankan sistem yang bobrok ini. Kebijakan yang pertama dikeluarkan oleh mendikbud baru ini adalah kebijakan “Full Day School”  yang berlaku untuk sekolah dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), meskipun program ini masih bersifat sosialisasi di beberapa daerah, tapi sudah disambut baik oleh beberapa kepala daerah yang sejalan dengan kebijakan pasar bebas jokowi. “Full Day School” ini, dimana siswa akan seharian berada di sekolah sampai sore, pas setelah orang tua siswa pulang dari kerja, dan alasan utama yang dikemukakan oleh mendikbud baru-baru ini yaitu agar orang tua dari pada siswa tersebut terfokus pada kerja sehingga tidak usah lagi memikirkan anaknya yang masih berada dilingkungan sekolah. Sangat jelas bahwa ruang dan waktu kebersamaan antara orang tua dan anak di kebiri supanya orang tua siswa tersebut, hanya taunya kerja..kerja..kerja dan kerja seperti yang di inginkan oelah rezim jokowi. Alasan mendikbud tersebut, bukan pada persoalan memajukan kualitas pendidikan indonesia namun memajukan kerja daripada orang tua siswa tersebut untuk kepentingan pemerintah yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi yang lagi-lagi bukan untuk kesejahtraan rakyat, melainkan kesejahtraan para korporasi dan penjilat-penjilatnya. Pada dasarnya kebijakan “Full Day School” ini sama sekali tidak mampu menjawab permasalahan dunia pendidikan yang dari tahun-ketahun telah terjebak dalam komersialisasi pendidikan.    

Mari kita menyediakan segelas kopi hangat siap seduh, kemudian duduk dengan rilex sambil menganalis sejauh mana kualitas pendidikan di indonesia, apakah sudah lebih maju dibanding masa-masa pra kemerdekaan atau pasca kemerdekaan? Pasti akan terlihat dengan mata telanjang kita, bahwa dunia pendidikan kita masih sangat jauh dari harapan kita. Bukti kongkrit yang bisa dilihat adalah angka kemiskinan yang masih sangat tinggi, upah yang rendah, ini menandakan bahwa pendidikan kita bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat tetapi sebagai lembaga hegemoni klas penguasa. Oke, mari kita cek pendidikan indonesia dimata dunia. 

Pendidikan idonesia telah merealisasikan pendidikan wajib 9 tahun untuk rakyat indonesia, namun, apakah ini akan meningkatkan kualitas pendidikan indonesia? Hal itu bukan menjadi ukuran penting dalam melihat kualitas pendidikan indonesia. Pendidikan akan terlihat berkualitas atau tidak itu dengan di adakannya survey pendidikan dunia, perbandingan pendidikan diluar pendidikan indonesia.
Pada tahun 2015 kemarin, lembaga survey pendidikan dunia oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) organisasi ini penganut ekonomi pasar bebas dunia melakukan test di 76 negara yang ada di dunia yang menunjukkan relasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hasil survey OECD soal pendidikan dunia, indonesia berada pada posisi 69 dari 76 yang telah di survey, sedangkan negara tetangga indonesia seperti malaysia berada pada posisi 52, Thailand urutan 42, sangat jauh dari pendidikan indonesia. Namun, dengan adanya survey ini pun bukan berarti sudah menjadi ukuran final dalam melihat sistem pendidikan. Memang benar bahwa angka yang dikeluarkan oleh lembaga survey tersebut adalah angka kualitas pendidikan, namun dari setiap sudut pandang politik ideologi perbedaan kualitas pendidikan berbeda-beda sesuai dengan kepentingan idologi dan politiknya. Bukan yang sebenar-benarnya penilaian terhadap dunia pendidikan untuk kemanusiaan, tetapi lebih tepatnya adalah suatu kepentingan ideologi dan politik masing negara yang menganut ideologi kapitalisme, hampir disemua negara memakai, metode pendidikan sesuai dengan ideologi dan politik kapitalisme. 

Oleh: Bustamin B

belajar selagi muda, berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:
Post a Comment