Friday, August 5

Narkoba dan Penegagakan Hukuman Mati




Image result for hukuman mati narkoba
Dalam beberapa tahun belakangan ini, issu yang mencuat di beberapa media elektronik, maupun cetak mengenai eksekusi mati 10 terpidana hukuman mati dalam kasus pengedaran narkoba, dari 10 terpidana hukuman mati hanya 4 orang yang telah di eksekusi mati tersemasuk salah satunya adalah fredy budiman. Hukuman mati ini di publikasikan di media-media sehingga respon publik pun bermunculan dengan berbagai komentar tentang adaya hukuman mati yang berlaku di indonesia yang terkena kasus narkoba, dan kasus teroris.
Namun, ada hal menarik dari kasus almarhum fredy budiman yang telah di eksekusi mati, kemarin tercuat testimoni fredy budiman yang di sebarkan oleh haris azhar (kontras), dalam testimoni tersebut membongkar keterlibatan aparat penegak hukum yang menangani perkara kasus narkoba, testimoni ini juga menggegerkan publik. 
Bagi saya, kasus ini, kasus narkoba yang melibatkan penegak hukum, itu sudah biasa. Jadi, ketika testimoni ini disebar luaskan lewat jejaring sosial, saya gak begitu heran, karena keterlibatan penegak hukum bukan hanya terjadi pada kasus narkoba, tetapi terjadi hampir disemua kasus yang di tangani oleh oknum penegak hukum seperti kepolisian, BNN, dan lain sebagainya. Namun, dalam hal mengangkat kasus Freddy Budiman kita tidak boleh melihat satu sisi saja, bahwa bukan hanya pengedaran narkoba di indonesia, tetapi juga penerapan hukuman mati, hal ini harus juga menjadi perhatian. Menghilangkan nyawa sesorang yang terlibat kasus, bukan menjadi solusi kongkrit dalam memutus mata rantai pengedaran narkoba di indonesia maupun kasus-kasus lainnya yang bisa mendapat putusan hukuman mati. seberapa banyak pengedar di eksekusi mati pun, pengedaran narkoba akan belum sepenuhnya mampu diatasi dengan baik, megapa demikian? karena penegak hukumnya pun bermain. Dalam kasus ini, saya yakin sekali bahwa pengedaran narkoba akan menjadi sulit beredar di negara ini, jika penegak hukumnya tidak terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba. Akan tetapi, jika institusi penegak hukum, terlibat dalam pengedaran narkoba, maka pengedaran narkoba akan sulit teratasi bahkan akan lebih meluas. Jadi, mengenai hukuman mati pada terpidana kasus teroris, dan narkoba, adalah hal yang keliru yang dijalankan oleh negara, apalagi jika para penegak hukum salah tanggap, pastinya hukuman mati menjadi suatu kekeliruan besar dan tidak menjadi solusi tepat. 

Dalam kasus eksekusi mati tersebut, sangat melanggar hak asasi manusia. Persoalan mati dan hidupnya seseorang itu adalah kuasa Tuhan, bukan di tangan manusia yang bisa saja salah tangkap, melakukan penyelewengan. Dalam ilmu hukum pun diajarkan dalam menegakkan hukum, haruslah tidak mengabaikan sisi kemanusiaan, bukan semata-mata melihat hukum positif yang berlaku, atau karena para institusi penegak hukum ini mengejar target penaganan kasus seperti yang banyak terjadi di negara ini. Penegak hukum nya seperti kepolisian mempunyai target kasus yang harus di selesaikan sehingga seseorang yang ditahan dipaksa mengaku dengan cara intimidasi, menyiksa seperti menyetrum kemaluannya dan lain sebagainya. 

Kejadian seperti diatas bisa kita lihat pada kasus siyono yang di tangkap densus 88 tahun lalu karena dianggap terduga terlibat dalam kasus terorisme, yang kemudian mendapat penyiksaan sampai meninggal. Padahal dalam kasus tersebut siyono belum terbukti terlibat dengan jejaring teroris. Hal ini juga terjadi pada titus, seorang yang berkebangsaan norwegia di vonis hukuman mati karena mengedar narkoba, tetapi, dalam rekaman video yang dibuatnya sebelum di eksekusi mati, titus membeberkan fakta kelakuan penegak hukum terhadap dirinya, dan juga menceritakan fakta kepada keluarga dan pengacaranya bahwa titus disiksa didalam penjara dan dipaksa mengaku padahal, dalam kasus narkoba, titus tidak bersalah dan tidak terlibat sama sekali kasus narkoba, akan tetapi kejaksaan agung tetap memvonis eksekusi mati, dan titus pun meninggal dalam eksekusi mati tersebut. Tidak sedikit juga kejadian yang dialami oleh titus dan siyono, juga dialami banyak orang yang di duga melakukan pelanggaran pidana dan kemudian dipaksa mengaku dengan menyiksa sampai meninggal dunia.

Kembali pada kasus freddy budiman, dimana Freddy ini memberikan testimoni, dan kemudian disebar luaskan oleh Haris Azhar (kontras) di media sosial dan dibaca oleh banyak orang yang melihatnya. Namun, tindakan yang dilakukan oleh pak Haris, pihak kepolisian, BNN, dan TNI, malah melaporkan Haris menjadi tersangka dengan melanggar UU ITE. Hal ini bagi saya sangat mengecewakan, menurut saya jika ada testimoni yang tersebar dan itu melibatkan pihak penegak hukum tentunya harus di usut tuntas bukan malah mengkriminalisasi pihak yang menyebarkan testimoni di media sosial. Saya begitu yakin pihak kepolisian akan lebih sibuk menagani kasus pelanggaran UU ITE di bandingkan membongkar keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus pengedaran narkoba. 

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Haris ini merupakan tindakan pembungkaman demokrasi, dimana masyarakat akan takut mengunggap pendapat, fakta, di media sosial karena salah sedikit akan melanggar UU ITE. Lagi-lagi penegak hukum mengambil tindakan yang tidak manusiawi karena lebih menghamba pada hukum yang belum tentu tepat dijalankan daripada melihat sisi kemanusiaan. Dan yang perlu kita tahu bersama adalah pengesahaan undang-undang apapun itu tidak akomodatif terhadap aspirasi rakyat, tetapi pengesahan UU bersifat politis, sesuai kepentingan penguasa.

Dalam kasus diatas, saya yakin bahwa keterlibatan para oknum penegak hukum sangat benar adanya, dan testimoni Freddy adalah tepat. seorang pendeta inggris Agustinus mengemukakan bahwa “hukum yang tidak adil adalah semua hukum yang ada”, dan pernyataan ini menurut saya sangat tepat.               
Dalam logika saya tersebut, saya, atau bahkan anda yang membaca tulisan ini, akan berkesimpulan yang sama bahwa dalang dari pengedaran narkoba di indonesia adalah penegak hukum itu sendiri. Nah, apa yang mesti dibenahi dalam kasus tersebut? Apakah institusi penegak hukum (pengadilan, kepolisian, dll) ataukah para pengedar/bandar narkoba? Saya akan mengutuk negara dalam hal ini pengadilan, lapas, kepolisian, sebagai dalang dari beredarnya obat-obatan terlarang di negara ini. Dan saya pun yakin bahwa eksekusi mati adalah bentuk penghilangan paksa jejak atau barang bukti untuk membongkar mafia dalam institusi negara, bukan pada meminimalisir atau bahkan menghalangi beredarnya narkoba di indonesia. Hapus hukuman mati di indonesia.

Berikut ini saya share juga soal tulisan Haris Azhar (KontraS) ketika mewawancarai terpidana mati Freddy Budiman 2014 silam. Postingan ini saya copas dari situs www.islamkiri.com yang diposting 28 juli 2016. Begini Testimoni Freddy Budiman dan hasil wawancara Freddy Budiman dengan Haris Azhar, berikut ulasannya: 

“Cerita Busuk dari seorang Bandit”

Kesaksian bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014)

Di tengah proses persiapan eksekusi hukuman mati yang ketiga dibawah pemerintahan Joko Widodo, saya menyakini bahwa pelaksanaan ini hanya untuk ugal-ugalan popularitas. Bukan karena upaya keadilan. Hukum yang seharusnya bisa bekerja secara komprehensif menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan ternyata hanya mimpi. Kasus Penyeludupan Narkoba yang dilakukan Freddy Budiman, sangat menarik disimak, dari sisi kelemahan hukum, sebagaimana yang saya sampaikan dibawah ini.

Di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2014 dan kesibukan saya berpartisipasi memberikan pendidikan HAM di masyarakat di masa kampanye pilpres tersebut, saya memperoleh undangan dari sebuah organisasi gereja. Lembaga ini aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusa Kambangan (NK). Melalui undangan gereja ini, saya jadi berkesempatan bertemu dengan sejumlah narapidana dari kasus teroris, korban kasus rekayasa yang dipidana hukuman mati. Antara lain saya bertemu dengan John Refra alias John Kei, juga Freddy Budiman, terpidana mati kasus Narkoba. Kemudian saya juga sempat bertemu Rodrigo Gularte, narapidana WN Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua (April 2015).

Saya patut berterima kasih pada Bapak Sitinjak, Kepala Lapas NK (saat itu), yang memberikan kesempatan bisa berbicara dengannya dan bertukar pikiran soal kerja-kerjanya. Menurut saya Pak Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya beliau melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana. Pak Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan HP dan senjata tajam. Bahkan saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut, ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam.

Tetapi malang Pak Sitinjak, di tengah kerja kerasnya membangun integritas penjara yang dipimpinnya, termasuk memasang dua kamera selama 24 jam memonitor Freddy budiman. Beliau menceritakan sendiri, beliau pernah beberapa kali diminta pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusa Kambangan, agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman tersebut.

Saya mengangap ini aneh, hingga muncul pertanyaan, kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman? Bukankah status Freddy Budiman sebagai penjahat kelas “kakap” justru harus diawasi secara ketat? Pertanyaan saya ini terjawab oleh cerita dan kesaksian Freddy Budiman sendiri.

Menurut ibu pelayan rohani yang mengajak saya ke NK, Freddy Budiman memang berkeinginan bertemu dan berbicara langsung dengan saya. Pada hari itu menjelang siang, di sebuah ruangan yang diawasi oleh Pak Sitinjak, dua pelayan gereja, dan John Kei, Freddy Budiman bercerita hampir 2 jam, tentang apa yang ia alami, dan kejahatan apa yang ia lakukan. Freddy Budiman mengatakan kurang lebih begini pada saya:

“Pak Haris, saya bukan orang yang takut mati, saya siap dihukum mati karena kejahatan saya, saya tahu, resiko kejahata yang saya lakukan. Tetapi saya juga kecewa dengan para pejabat dan penegak hukumnya.



“Saya bukan bandar, saya adalah operator penyeludupan narkoba skala besar, saya memiliki bos yang tidak ada di Indonesia. Dia (bos saya) ada di Cina. Kalau saya ingin menyeludupkan narkoba, saya tentunya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai dan orang-orang yang saya telpon itu semuanya nitip (menitip harga). Menurut Pak Haris berapa harga narkoba yang saya jual di Jakarta yang pasarannya 200.000 – 300.000 itu?”

Saya menjawab 50.000. Fredi langsung menjawab:
“Salah. Harganya hanya 5000 perak keluar dari pabrik di Cina. Makanya saya tidak pernah takut jika ada yang nitip harga ke saya. Ketika saya telepon si pihak tertentu, ada yang nitip Rp 10.000 per butir, ada yang nitip 30.000 per butir, dan itu saya tidak pernah bilang tidak. Selalu saya okekan. Kenapa Pak Haris?”

Fredy menjawab sendiri. “Karena saya bisa dapat per butir 200.000. Jadi kalau hanya membagi rejeki 10.000- 30.000 ke masing-masing pihak di dalam institusi tertentu, itu tidak ada masalah. Saya hanya butuh 10 miliar, barang saya datang. Dari keuntungan penjualan, saya bisa bagi-bagi puluhan miliar ke sejumlah pejabat di institusi tertentu.”

Fredy melanjutkan ceritanya. “Para polisi ini juga menunjukkan sikap main di berbagai kaki. Ketika saya bawa itu barang, saya ditangkap. Ketika saya ditangkap, barang saya disita. Tapi dari informan saya, bahan dari sitaan itu juga dijual bebas. Saya jadi dipertanyakan oleh bos saya (yang di Cina). ‘Katanya udah deal sama polisi, tapi kenapa lo ditangkap? Udah gitu kalau ditangkap kenapa barangnya beredar? Ini yang main polisi atau lo?’”

Menurut Freddy, “Saya tau pak, setiap pabrik yang bikin narkoba, punya ciri masing-masing, mulai bentuk, warna, rasa. Jadi kalau barang saya dijual, saya tahu, dan itu ditemukan oleh jaringan saya di lapangan.”

Fredi melanjutkan lagi. “Dan kenapa hanya saya yang dibongkar? Kemana orang-orang itu? Dalam hitungan saya, selama beberapa tahun kerja menyeludupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 Miliar ke BNN.

Saya sudah kasih 90 Milyar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2, di mana si jendral duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun.

“Saya prihatin dengan pejabat yang seperti ini. Ketika saya ditangkap, saya diminta untuk mengaku dan menceritakan dimana dan siapa bandarnya. Saya bilang, investor saya anak salah satu pejabat tinggi di Korea (saya kurang paham, korut apa korsel- HA).

Saya siap nunjukin dimana pabriknya. Dan saya pun berangkat dengan petugas BNN (tidak jelas satu atau dua orang). Kami pergi ke Cina, sampai ke depan pabriknya. Lalu saya bilang kepada petugas BNN, mau ngapain lagi sekarang? Dan akhirnya mereka tidak tahu, sehingga kami pun kembali.

“Saya selalu kooperatif dengan petugas penegak hukum. Kalau ingin bongkar, ayo bongkar. Tapi kooperatif-nya saya dimanfaatkan oleh mereka. Waktu saya dikatakan kabur, sebetulnya saya bukan kabur. Ketika di tahanan, saya didatangi polisi dan ditawari kabur, padahal saya tidak ingin kabur, karena dari dalam penjara pun saya bisa mengendalikan bisnis saya. Tapi saya tahu polisi tersebut butuh uang, jadi saya terima aja. Tapi saya bilang ke dia kalau saya tidak punya uang. Lalu polisi itu mencari pinjaman uang kira-kira 1 miliar dari harga yang disepakati 2 miliar. Lalu saya pun keluar. Ketika saya keluar, saya berikan janji setengahnya lagi yang saya bayar. Tapi beberapa hari kemudian saya ditangkap lagi. Saya paham bahwa saya ditangkap lagi, karena dari awal saya paham dia hanya akan memeras saya.”

Freddy juga mengekspresikan bahwa dia kasihan dan tidak terima jika orang-orang kecil, seperti supir truk yang membawa kontainer narkoba yang justru dihukum, bukan si petinggi-petinggi yang melindungi.

Kemudian saya bertanya ke Freddy dimana saya bisa dapat cerita ini? Kenapa Anda tidak bongkar cerita ini? Lalu Freddy menjawab:

“Saya sudah cerita ke lawyer saya, kalau saya mau bongkar, ke siapa? Makanya saya penting ketemu Pak Haris, biar Pak Haris bisa menceritakan ke publik luas. Saya siap dihukum mati, tapi saya prihatin dengan kondisi penegak hukum saat ini. Coba Pak Haris baca saja di pledoi saya di pengadilan, seperti saya sampaikan di sana.”

Lalu saya pun mencari pledoi Freddy Budiman, tetapi pledoi tersebut tidak ada di website Mahkamah Agung. Yang ada hanya putusan yang tercantum di website tersebut. Putusan tersebut juga tidak mencantumkan informasi yang disampaikan Freddy, yaitu adanya keterlibatan aparat negara dalam kasusnya.

Kami di KontraS mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tetapi menariknya, dengan begitu kayanya informasi di internet, tidak ada satu pun informasi yang mencantumkan dimana dan siapa pengacara Freddy.

Dan kami gagal menemui pengacara Freddy untuk mencari informasi yang disampaikan, apakah masuk ke berkas Freddy Budiman sehingga bisa kami mintakan informasi perkembangan kasus tersebut"

Haris Azhar (2016).
 

Belajar selagi muda, Berjuang selagi bisah
Bagikan Ki Bro:
Post a Comment